Republikbersuara.com, Batam – Proyek reklamasi dan cut and fill berskala besar di Pulau Pial Layang oleh PT Citra Buana Prakarsa memicu konflik dengan masyarakat adat Suku Laut.
Aktivitas proyek diduga merusak ekosistem mangrove dan lingkungan laut serta darat yang jadi sumber kehidupan ratusan kepala keluarga.
Warga Suku Laut dan tokoh adat menuntut agar pihak pengembang dan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, ikut turun tangan menyelesaikan masalah.
Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga mendesak penghentian kerusakan mangrove dan mendukung warga untuk melakukan perlawanan jika Forkopimda tidak segera bertindak.
Ketua RW suku laut, Muchtar, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat Suku Laut oleh PT Citra Buana Prakarsa.
“Konflik ini belum ada solusi konkret dan dikhawatirkan Pulau Pial Layang akan terus menjadi “sandera” adat dan budaya Suku Laut tanpa penyelesaian yang adil,”ujar Ketua RW Muchtar kepada Republikbersuara.com. Senin (11/8/2025) malam
Muchtar menegaskan, kasus ini merupakan ketegangan antara proyek pembangunan/rekayasa lingkungan dengan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan.
“Keterlibatan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto sangat diharapkan agar terjadi dialog inklusif dan solusi yang menghormati hak adat sekaligus mengelola pembangunan berkelanjutan,”pungkasnya
(Teddy Novianto)
Komentar
Beritanya sangat akurat.
Harus atensi pemerintah pusat agar diprioritaskan