Republikbersuara.com, Batam – Aksi Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, membagikan masker di Bundaran BP Batam menuai kritik dari warga. Di tengah kekecewaan masyarakat akibat pemadaman listrik total atau blackout yang melanda Batam dan berdampak hingga Bintan serta Tanjungpinang, kegiatan tersebut dinilai tidak menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Sejumlah warga menilai, di tengah dampak pemadaman listrik yang terjadi pada Senin (12/10/2026), pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak, termasuk pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat listrik padam.
Kritik itu disampaikan Nurhayati, warga Penuin, Batam. Ia menilai pembagian masker bukanlah kebutuhan utama yang paling mendesak ketika masyarakat masih menghadapi dampak pemadaman listrik berskala luas.
“Ini kan kakaknya Dirut PLN Batam. Seharusnya berikan lilin, bukan pencitraan dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat saat blackout total hingga warga dirugikan,” ujar Nurhayati kepada Republikbersuara.com, Sabtu (17/10/2026) pag.
Menurut Nurhayati, masyarakat membutuhkan perhatian nyata atas kerugian yang dialami akibat gangguan pasokan listrik. Ia menilai bantuan sederhana seperti lilin dapat menjadi simbol kepedulian terhadap warga yang harus beraktivitas dalam kondisi gelap ketika listrik padam.
Pelaku Usaha Mengaku Merugi
Nurhayati mengaku turut merasakan dampak pemadaman listrik karena menjalankan usaha kedai makanan secara daring atau online. Gangguan listrik tersebut, menurut dia, menyebabkan bahan makanan yang disiapkan untuk berjualan berisiko rusak dan menimbulkan kerugian usaha.
Ia pun mempertanyakan perhatian terhadap nasib pelaku usaha kecil yang harus menanggung dampak gangguan listrik, sementara biaya operasional dan bahan baku tetap menjadi tanggungan mereka.
“Ini semua orang sudah rugi, bahan jualannya rusak akibat mati listrik. Li Claudia Candra lebih baik bersama adiknya memikirkan bagaimana mengganti kerugian usaha masyarakat, bukan pencitraan saja,” tegasnya.
Bagi pelaku usaha makanan, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan lampu yang tidak menyala. Gangguan tersebut dapat memengaruhi penyimpanan bahan baku, kualitas makanan, kegiatan produksi, hingga pesanan pelanggan.
Karena itu, Nurhayati berharap perhatian pejabat publik tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui langkah konkret untuk mendengar keluhan dan memperjuangkan kepentingan warga yang mengalami kerugian.
Sorotan terhadap Dirut PLN Batam
Kritik terhadap Li Claudia Candra tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, yang merupakan adik kandungnya.
Blackout pada Senin (12/10/2026) melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat di Batam dan berdampak hingga Bintan serta Tanjungpinang. Gangguan tersebut juga memunculkan keluhan mengenai terganggunya layanan air bersih dan aktivitas ekonomi.
Sejumlah elemen masyarakat sebelumnya telah menyuarakan desakan agar Kwin Fo bertanggung jawab atas gangguan kelistrikan tersebut. Bahkan, advokat sekaligus tokoh masyarakat asal Nusa Tenggara Timur, Eduard Kamaleng, dan Panglima Besar Pasukan Adat Gagak Hitam, Udin Pelor, turut mendesak agar Direktur Utama PLN Batam itu mengundurkan diri segera.
Desakan tersebut mencerminkan besarnya tuntutan masyarakat terhadap evaluasi keandalan pasokan listrik serta pertanggungjawaban pengelolaan layanan kelistrikan di Batam.
Di tengah situasi itu, hubungan keluarga antara Li Claudia Candra dan Kwin Fo ikut menjadi perhatian sebagian masyarakat. Namun, hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau konflik kepentingan. Penilaian atas tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada kewenangan, tindakan, dan fakta yang dapat diverifikasi.
Warga Menunggu Langkah Nyata
Bagi masyarakat yang terdampak blackout, persoalan utama saat ini bukan sekadar kegiatan pembagian bantuan, melainkan bagaimana pemulihan kepercayaan publik dilakukan melalui tindakan yang dirasakan langsung manfaatnya.
Sementara bagi pelaku usaha kecil seperti Nurhayati, perhatian terhadap kemungkinan kerugian akibat bahan makanan rusak juga menjadi persoalan penting yang tidak boleh diabaikan.
Kritik terhadap pembagian masker tersebut menjadi pengingat bahwa kegiatan pejabat publik di tengah krisis dapat memunculkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Di saat warga masih menghitung kerugian dan berupaya memulihkan usahanya, masyarakat berharap para pemangku jabatan lebih mengutamakan penyelesaian persoalan mendasar daripada kegiatan yang dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak.
Hingga berita ini disusun, tanggapan Li Claudia Candra mengenai kritik Nurhayati atas pembagian masker tersebut belum dimuat dalam naskah ini.
(Tim Redaksi)
Komentar