Republikbersuara.com, Batam – Kondisi Waduk Sei Nongsa yang mengalami penyusutan air mendapat sorotan dari NGO Akar Bumi Indonesia (ABI). Pemerintah dan BP Batam didesak mengevaluasi kondisi seluruh waduk di Batam, termasuk menelusuri kondisi daerah tangkapan air, sedimentasi, serta pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku.
Ketua ABI, Hendrik, menilai persoalan penyusutan air tidak semestinya hanya dilihat sebagai masalah pada satu waduk. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan sumber air di seluruh wilayah Batam.
“Ini sebenarnya bukan hanya menyangkut Waduk Sei Nongsa atau Waduk Nongsa, tetapi seluruh waduk,” ujar Hendrik, Kamis (15/10/2026)
Ia mengingatkan, sejumlah faktor perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pendangkalan waduk, kerusakan daerah tangkapan air, hingga aktivitas pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air hujan.
Menurut Hendrik, perubahan cuaca memang dapat memengaruhi ketersediaan air. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya menjadi satu-satunya penjelasan atas penyusutan air waduk.
ABI meminta pemerintah menelusuri pula kemungkinan persoalan sedimentasi, perubahan tutupan lahan, dan menurunnya fungsi ekologis daerah tangkapan air.
ABI Pertanyakan Pemanfaatan Kawasan Tangkapan Air
Hendrik menyoroti kebijakan pemanfaatan lahan di kawasan strategis yang berkaitan langsung dengan perlindungan sumber air. Ia meminta pemerintah mengevaluasi peruntukan kawasan apabila ditemukan aktivitas yang bertentangan dengan fungsi daerah tangkapan air.
“Berani atau tidak mereka mengevaluasi kawasan-kawasan yang sudah dilepas, padahal itu merupakan daerah tangkapan air?” demikian inti sorotan Hendrik terhadap kebijakan perlindungan kawasan.
Menurutnya, perlindungan sumber air harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan tata guna lahan.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup status tata ruang, dokumen perizinan, pengawasan aktivitas di sekitar waduk, serta langkah pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Meski demikian, dugaan kerusakan atau penyimpangan pemanfaatan lahan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran dokumen resmi oleh instansi berwenang.
Karena itu, BP Batam dan pemerintah daerah diharapkan membuka data mengenai kondisi aktual kawasan tangkapan air Sei Nongsa, termasuk hasil pengawasan dan rencana penanganannya.
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Jadi Prioritas
Salah satu langkah yang didorong ABI adalah merehabilitasi daerah tangkapan air melalui penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik ekologis setempat.
Hendrik menegaskan, penghijauan tidak boleh sekadar berorientasi pada jumlah pohon yang ditanam. Jenis tanaman, kondisi tanah, lokasi penanaman, dan manfaatnya bagi konservasi air harus menjadi pertimbangan utama.
Ia menyebut tanaman seperti jambu dan sukun dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan yang menggabungkan konservasi lingkungan dan ketahanan pangan, sepanjang sesuai dengan kondisi kawasan.
Selain rehabilitasi, ABI mendorong pembatasan aktivitas yang berpotensi mengurangi fungsi daerah tangkapan air, termasuk pembukaan lahan dan pembangunan permukiman yang tidak terkendali.
Menurut Hendrik, perlindungan waduk tidak cukup hanya dilakukan di sekitar bangunan bendungan. Kawasan yang menampung dan mengalirkan air menuju waduk juga harus dipertahankan fungsinya.
Jika kawasan tersebut kehilangan tutupan vegetasi dan kemampuan menyerap air terganggu, pengelolaan ketersediaan air dalam jangka panjang dapat menghadapi tantangan yang lebih besar.
Pengerukan Waduk Perlu Kajian Teknis
ABI juga mengusulkan agar pemerintah memeriksa kemungkinan pendangkalan waduk dan mempertimbangkan pengerukan apabila sedimentasi terbukti mengurangi kapasitas tampungan secara signifikan.
Menurut Hendrik, kebutuhan air baku masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas anggaran pemulihan.
Namun, pengerukan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat sedimentasi, kapasitas tampungan aktual, kondisi struktur bendungan, dan potensi dampak lingkungan.
Jika sedimentasi terbukti menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampungan, pengerukan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penanganan.
Langkah tersebut juga perlu disertai pemulihan daerah tangkapan air agar sedimentasi tidak kembali terjadi dalam waktu relatif singkat.
Dengan demikian, penanganan waduk perlu menggabungkan perbaikan teknis, konservasi kawasan hulu, dan pengawasan pemanfaatan lahan.
BP Batam Diminta Membuka Data Kondisi Waduk
ABI menilai penanganan penyusutan air Waduk Sei Nongsa membutuhkan penjelasan terbuka mengenai kondisi operasional dan kemampuan waduk dalam memenuhi kebutuhan air baku.
Hendrik turut menyinggung kekhawatiran mengenai pasokan air untuk masyarakat Nongsa. Ia menyebut aliran Waduk Sei Nongsa tidak lagi terlihat seperti biasanya, sementara pasokan air disebut semakin bergantung pada sumber lain, termasuk Waduk Nongsa Pura.
Pernyataan mengenai sumber pasokan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada BP Batam dan pengelola sistem penyediaan air minum.
Masyarakat membutuhkan informasi resmi mengenai sumber air yang melayani wilayah Nongsa, kapasitas produksi setiap waduk, tren muka air, serta kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
BP Batam dan pengelola waduk juga diharapkan menjelaskan apakah penyusutan air telah memengaruhi produksi air baku, bagaimana strategi pengamanan pasokan dilakukan, dan apa langkah kontingensi jika kondisi terus memburuk.
Keterbukaan data dinilai penting agar masyarakat dapat memahami penyebab persoalan sekaligus mengetahui langkah konkret yang disiapkan untuk menjaga keberlanjutan layanan air bersih.
Sumur Resapan dan Hemat Air Perlu Diperkuat
Selain menyoroti tanggung jawab pemerintah, ABI mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketersediaan air.
Hendrik meminta warga membiasakan penggunaan air secara hemat, terutama ketika ketersediaan air baku menghadapi tekanan.
Ia juga mendorong penguatan kebijakan pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman, dengan memperhatikan kondisi tanah, persyaratan teknis, dan perlindungan kualitas air tanah.
Menurutnya, sumur resapan dapat membantu air hujan meresap ke dalam tanah apabila dibangun pada lokasi yang sesuai dan dikelola dengan benar.
Sistem drainase, sanitasi, dan pengendalian pencemaran juga perlu diperhatikan agar air yang masuk ke kawasan resapan tidak membawa limbah yang berpotensi mencemari lingkungan.
ABI menilai edukasi hemat air dan penguatan sarana resapan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan konservasi sumber air oleh pemerintah.
Pemulihan Waduk Membutuhkan Langkah Terukur
Hendrik menilai Waduk Sei Nongsa masih berpeluang dipulihkan apabila penanganan dilakukan secara konsisten dan menyasar faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan air.
Sejumlah langkah yang perlu dipertimbangkan meliputi rehabilitasi daerah tangkapan air, evaluasi tata guna lahan, pemeriksaan sedimentasi, perbaikan sistem drainase, penguatan sumur resapan, serta edukasi penggunaan air secara bijak.
Pemantauan berkala terhadap muka air, volume tampungan, dan kondisi operasional waduk juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan situasi secara objektif.
ABI mendorong BP Batam, pemerintah daerah, dan pengelola waduk menyampaikan penjelasan resmi mengenai penyebab penyusutan air, kondisi operasional terkini, serta rencana pemulihan yang disertai target dan jadwal pelaksanaan.
Persoalan Waduk Sei Nongsa bukan sekadar menyangkut kondisi fisik waduk, melainkan juga keberlanjutan sumber air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Batam.
Karena itu, perlindungan daerah tangkapan air, penegakan aturan pemanfaatan lahan, keterbukaan data, dan penanganan teknis perlu menjadi bagian dari strategi pengelolaan air secara menyeluruh.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata pemerintah untuk memastikan sumber air tetap terlindungi dan kebutuhan air bersih dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
(jim)
Komentar