Republikbersuara.com, Batam- Nama Rifki alias Robert mencuat ke permukaan setelah Asosiasi Pengusaha Retail Komunikasi Indonesia (APRKI) melayangkan kecaman keras kepada Republikbersuara.com, Jumat (23/1/2026) pagi. Kecaman itu menyoroti dugaan praktik bisnis aktivasi IMEI ilegal yang kembali membuka sisi gelap industri telekomunikasi nasional.
APRKI menyebut Rifki alias Robert diduga memperjualbelikan akun akses ilegal myRetail, yang kemudian dimanfaatkan untuk registrasi SIM card dan aktivasi IMEI secara tidak sah. Akses tersebut disinyalir menjadi pintu masuk utama beredarnya ribuan perangkat selundupan (black market) di Indonesia.
Tak berhenti di situ, provider telekomunikasi Indosat turut terseret dalam sorotan publik. Perusahaan tersebut diduga terjebak bahkan berperan dalam pusaran praktik mafia IMEI yang dinilai menggerogoti kepercayaan global serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Dokumen sakral paspor wisatawan mancanegara, yang seharusnya menjadi pelindung identitas pribadi, diduga telah bertransformasi menjadi komoditas ilegal untuk mengaktifkan ribuan ponsel selundupan di Tanah Air.
Berdasarkan penelusuran Republikbersuara.com, Jumat (23/1/2026), data paspor turis asing diduga dimanfaatkan secara masif dalam registrasi IMEI ilegal. Praktik ini terjadi di tengah laju pertumbuhan penjualan Indosat yang dinilai agresif dan impresif. Namun, di balik grafik pertumbuhan tersebut, muncul dugaan pelanggaran serius terhadap privasi dan perlindungan data pribadi warga negara asing.
“Akun resmi registrasi SIM card turis asing seharusnya bersifat eksklusif dan tidak mudah diakses oleh pihak umum. Kondisi ini merugikan kami secara langsung karena menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat dan wisatawan mancanegara, yang berdampak pada penurunan omzet,” tegas perwakilan APRKI kepada Republikbersuara.com.
APRKI menilai, praktik aktivasi IMEI ilegal merupakan dukungan nyata terhadap peredaran gadget black market. Dengan tersedianya akses sinyal melalui “jalur belakang”, perangkat ilegal dapat beredar luas dengan harga jauh lebih murah karena menghindari kewajiban pajak.
“Ini menciptakan lingkaran setan. Gadget murah menarik konsumen, sementara Indosat diduga menyediakan ‘oksigen’ berupa sinyal ilegal. Dampaknya fatal keuangan negara dirampok dan privasi wisatawan asing dikorbankan,” tegasnya.
Hasil penelusuran transaksi bawah tanah menunjukkan skala operasi ini telah melampaui sekadar “kenakalan retail”. Praktik tersebut diduga menjelma menjadi ekosistem ekonomi bayangan yang terstruktur dan sistematis.
“Ini bukan lagi pelanggaran kecil, melainkan ekosistem ekonomi ilegal yang terorganisir dengan presisi tinggi, di mana keuntungan pribadi diraih dengan cara melubangi pundi-pundi negara,” ungkapnya.
APRKI juga mengungkap temuan mengejutkan terkait kecepatan aktivasi IMEI melalui akun myRetail ilegal yang diduga diperjualbelikan oleh oknum seperti Rifki alias Robert.
“Satu titik operator ilegal mampu memproses hingga 500 unit ponsel dalam dua jam. Jika dihitung secara nasional di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bali, dan Medan sekitar 1.200 hingga 2.000 unit ponsel ‘zombie’ diaktifkan setiap hari,” bebernya.
Dengan tarif jasa aktivasi berkisar Rp100.000–Rp120.000 per perangkat, sindikat ini meraup keuntungan besar meski mematok harga jauh di bawah jalur resmi.
“Nilai transaksi bruto diperkirakan mencapai Rp4,32 miliar per hari. Dalam sebulan, perputaran uang haram dari jasa ‘tembak IMEI’ ini menembus Rp129 miliar, cukup untuk menopang sabotase pasar retail legal secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
Komentar