“MELEDAK LAGI! Dugaan Pungli di Pelabuhan Batam Center Tak Pernah Mati, Yulianti Diperas, Publik Pertanyakan: Negara Kalah oleh Oknum?”

Republikbersuara.com, Batam – Skandal demi skandal terus bermunculan, seolah praktik pungutan liar di Pelabuhan Internasional Batam Centre tak pernah benar-benar dibersihkan.

Dikutip dari “sorotbatam.com”, kali ini, kisah memilukan datang dari seorang warga bernama Yulianti yang viral di media sosial, khususnya di Tik Tok.

Dalam pengakuannya yang menyentak publik, ia mengungkap dugaan praktik “permainan kotor” yang masih bercokol di pintu gerbang internasional tersebut.

Yulianti mengaku, sehari sebelum keberangkatan menuju Johor temannya diminta mentransfer sejumlah uang kepada oknum tertentu agar proses perjalanan “dipermudah”.

Nominalnya tak main-main Rp3 juta hanya untuk dua orang.

Namun Yulianti menolak.

“Saya tidak mau ikut cara-cara seperti itu,” tegasnya.

Penolakan itu justru berujung pahit.

Saat tiba di lokasi, Yulianti ditahan dan tidak diizinkan berangkat, sementara temannya yang telah mentransfer uang justru lolos tanpa hambatan.

Fakta ini memantik kemarahan publik, apakah layanan negara kini bisa “dibeli”?

Netizen pun bereaksi keras. Banyak yang menyebut praktik ini bukan lagi oknum semata, melainkan indikasi sistem yang sudah lama dibiarkan hidup.

Ironisnya, kasus ini mencuat di tengah gencarnya kampanye bersih-bersih yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Publik tentu belum lupa, sebelumnya dugaan pungli terhadap WNA Singapura di lokasi yang sama sempat menjadi sorotan internasional hingga berujung pencopotan pejabat.

Namun pertanyaan besar kini muncul,

Mengapa praktik serupa terus berulang?

Apakah penindakan selama ini hanya bersifat sementara?

Atau justru ada pembiaran sistematis yang tak tersentuh?

Jika benar dugaan ini terjadi lagi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar uang Rp3 juta.

Melainkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Batam sebagai wajah Indonesia di perbatasan internasional kini kembali tercoreng.

Dan jika tidak ada tindakan tegas yang transparan, bukan tidak mungkin publik akan semakin yakin bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

(Tim Redaksi)