Republikbersuara.com, Batam – Lebih dari Rp129 miliar diduga berputar dalam praktik ilegal yang dikenal sebagai “jasa tembak IMEI”, sebuah angka yang cukup untuk menopang sabotase sistematis terhadap pasar retail legal dan keuangan negara.
Investigasi Republikbersuara.com mengungkap bahwa praktik ini tidak lagi berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi bayangan yang terstruktur, berulang, dan lintas wilayah.
Tak berhenti pada pelaku lapangan, operator telekomunikasi besar khususnya Indosat Ooredoo Hutchison ikut terseret dalam sorotan publik. Indosat diduga terjebak, bahkan berpotensi berperan melalui kelonggaran sistem, dalam pusaran mafia IMEI yang menggerogoti kepercayaan global serta berisiko melanggar prinsip perlindungan data pribadi internasional.
Bongkar Angka Rp129 Miliar: Skema Perangkat & Alur Uang
Berdasarkan penelusuran lapangan dan pola transaksi bawah tanah, skema kasar perputaran uang diduga berlangsung sebagai berikut:
• Tarif “tembak IMEI”: Rp300.000 – Rp500.000 per perangkat
• Estimasi perangkat ilegal aktif: ±300.000 unit
• Rata-rata konservatif: Rp430.000 / unit
300.000 x Rp430.000 = Rp129.000.000.000
Angka ini belum termasuk:
• penjualan ulang gadget black market,
• aktivasi ulang berbasis identitas paspor yang sama,
• serta potensi komisi berjenjang dari jaringan distribusi.
Artinya, Rp129 miliar hanyalah angka minimum dari ekonomi gelap yang sedang berlangsung.
Paspor Turis Asing: Dari Dokumen Sakral ke Komoditas Ilegal
Investigasi menemukan indikasi kuat bahwa data paspor wisatawan mancanegara dimanfaatkan secara masif dalam proses registrasi IMEI ilegal. Praktik ini terjadi di tengah pertumbuhan agresif penjualan dan trafik data Indosat yang dinilai sangat impresif dalam beberapa periode terakhir.
Turis asing yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) dan Ngurah Rai (Bali) menyerahkan paspor mereka hanya untuk mendapatkan kartu SIM. Namun, tanpa disadari, identitas tersebut diduga “dipanen” dan direplikasi untuk mengaktifkan ponsel-ponsel selundupan di Jakarta, Bali, Medan, hingga kota besar lain.
AI, Foto Palsu, dan Pembiaran Sistem
Untuk mengakali kewajiban foto fisik dalam registrasi, pelaku diduga memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Berdasarkan data paspor yang telah dicuri, sistem AI digunakan untuk menciptakan wajah dan dokumen rekayasa yang tampak autentik di mata sistem otomatis operator.
Yang menjadi sorotan tajam, sistem verifikasi Indosat dan Tri diduga gagal menyaring foto-foto tidak wajar ini. Minimnya human oversight dan lemahnya deteksi manipulasi digital memungkinkan ribuan identitas “zombie” lolos verifikasi.
Dalam konteks ini, persoalan IMEI ilegal tak lagi dapat disebut celah teknis semata, melainkan indikasi pembiaran struktural yang berulang.
Paradoks Pertumbuhan Indosat
Laporan pasar menunjukkan pertumbuhan pelanggan dan trafik data Indosat melesat signifikan. Namun, di balik grafik impresif tersebut, muncul pertanyaan serius:
Sejauh mana lonjakan ini ditopang oleh aktivasi massal perangkat ilegal?
Jika dugaan ini benar, maka pertumbuhan bisnis tersebut dibayar mahal dengan:
• pelanggaran privasi wisatawan asing,
• kerugian negara dari pajak gadget ilegal,
• serta rusaknya kepercayaan internasional terhadap sistem digital Indonesia.
Jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar:
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yakni pemrosesan data tanpa persetujuan sah & lintas batas negara
• Prinsip pertanggungjawaban korporasi
(pembiaran sistemik = kelalaian berat)
• Risiko gugatan internasional dari warga negara asing
Dengan kata lain, IMEI ilegal bukan hanya masalah retail, melainkan bom waktu hukum dan reputasi nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, Republikbersuara.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Indosat Ooredoo Hutchison terkait dugaan kelonggaran sistem registrasi IMEI dan perlindungan data paspor wisatawan asing. Setiap penjelasan resmi akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan.
Ketika sinyal menjadi “oksigen” bagi gadget ilegal, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar bisnis operator, melainkan kedaulatan sistem digital dan martabat negara.
(Tim Redaksi)
Komentar