Republikbersuara.com, Batam – Aktivitas Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Suhendri di Simpang Bundaran Punggur menuai kritik dari praktisi hukum. Di tengah sorotan terhadap keterlibatan sejumlah personel Polresta Barelang dalam perkara narkotika, kepemimpinan Kombes Pol Anggoro Wicaksono dinilai lebih membutuhkan perhatian serius dalam pembinaan dan pengawasan anggota.
Praktisi hukum Rachmaihut Damanik, SH, MH, menilai pengaturan lalu lintas di Bundaran Punggur merupakan tugas teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab satuan kerja terkait, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri.
Menurutnya, perhatian Kapolda Kepri seharusnya lebih diarahkan pada persoalan mendasar yang tengah mencoreng institusi kepolisian, yakni lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap personel yang terjerat perkara narkotika.
“Lebih baik Kapolda Kepri fokus kepada Kombes Pol Anggoro Wicaksono terkait kegagalan membina anggota yang terjerumus narkoba hingga tertangkap di Shark Club, daripada pencitraan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Dirlantas dalam mengatur lalu lintas di Bundaran Punggur,” ujar Rachmaihut Damanik kepada Republikbersuara.com, Senin (2/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus narkotika tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap personel yang bersangkutan. Evaluasi terhadap sistem pembinaan, pengawasan, serta tanggung jawab pimpinan dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Rachmaihut berharap Kombes Pol Anggoro Wicaksono lebih serius memperkuat pengawasan internal di lingkungan Polresta Barelang. Sebab, berulangnya persoalan yang melibatkan anggota kepolisian dinilai telah menjadi perhatian sejumlah mantan pejabat Polda Kepri.
Mantan Wakapolda Kepri Soroti Lemahnya Pengawasan
Kritik terhadap pembinaan dan pengawasan anggota Polresta Barelang sebelumnya juga disampaikan Irjen Pol (Purn) Didi Haryono, mantan Wakapolda Kepri.
Didi menilai berulangnya perkara yang melibatkan personel kepolisian mengindikasikan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan berjenjang oleh atasan dan pimpinan.
“Kejadian berulang tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dari atasan dan pimpinannya sangat lemah,” ujar Didi Haryono.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1986 yang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat itu menyayangkan munculnya kembali persoalan serupa. Menurutnya, keterlibatan anggota dalam perkara narkotika tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan dan kepemimpinan internal.
“Ini kuncinya di pemimpin sampai anggota hancur karena keterlibatan narkoba,” ujar Didi kepada Republikbersuara.com, Sabtu (31/10/2026).
Yan Fitri Pertanyakan Evaluasi Kepemimpinan Anggoro
Sorotan serupa datang dari mantan Kapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah. Ia mempertanyakan sejauh mana pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya telah dijadikan bahan evaluasi oleh Kombes Pol Anggoro Wicaksono.
Yan Fitri menilai persoalan pembinaan personel di lingkungan Polresta Barelang semestinya menjadi perhatian serius, terutama ketika keterlibatan anggota dalam perkara narkotika kembali mencuat.
“Sudah ada kegagalan dalam pembinaan. Kini kenapa Kombes Anggoro Wicaksono tidak pernah belajar dengan keadaan lama terkait keterlibatan anggota Polresta Barelang dalam kasus narkoba,” ujarnya singkat.
Berbagai kritik tersebut menempatkan pembinaan dan pengawasan personel sebagai pekerjaan rumah serius bagi kepemimpinan Polresta Barelang.
Di tengah sorotan publik terhadap keterlibatan anggota dalam perkara narkotika, evaluasi terhadap sistem pengawasan internal dinilai lebih mendesak agar persoalan serupa tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
(Tim Redaksi)
Komentar