Republikbersuara.com, Batam – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Riau kembali menuai polemik. Kali ini, pencoretan enam atlet panjat tebing Kota Batam secara mendadak menjelang pertandingan memunculkan dugaan ketidakberesan dalam proses penyelenggaraan kompetisi.
Tidak hanya mempersoalkan pencoretan atlet, Ketua Umum Pengurus Cabang Panjat Tebing Kota Batam, Dian, juga mengungkap dugaan adanya pembicaraan pembagian medali antarkabupaten/kota sebelum pertandingan dilaksanakan.
Dian mengaku memiliki rekaman percakapan berdurasi sekitar dua jam yang diduga memuat pembahasan pembagian medali antara Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.
Dalam percakapan yang diklaimnya direkam tersebut, turut disinggung persoalan anggaran Rp40 juta yang dinilai tidak mencukupi dan disebut membutuhkan dana hingga Rp100 juta.
“Saya tetap diam. Saya ditanya sampai tiga kali sebagai Ketua Umum Panjat Tebing Kota Batam, tetapi saya tidak memberikan jawaban. Semua pembicaraan mereka saya rekam sebagai bukti,” ungkap Dian kepada Republikbersuara.com, Minggu (1/11/2026) pagi.
Dian mengaku keberatan apabila perolehan medali sudah dibicarakan atau bahkan diarahkan sebelum pertandingan berlangsung.
Menurutnya, kompetisi olahraga seharusnya menjadi ruang pembuktian kemampuan atlet, bukan arena untuk membicarakan pembagian prestasi di luar pertandingan.
Merasa ada persoalan serius, Dian mengaku telah menyampaikan laporan kepada Pengurus Besar Federasi Panjat Tebing Indonesia (PB FPTI) di Jakarta.
Menurut keterangannya, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti pengurus pusat dengan menganulir rencana pembagian medali yang sebelumnya dipersoalkan.
Namun, ia menyebut pembicaraan serupa kembali muncul sekitar dua minggu kemudian. Kondisi tersebut semakin memperkuat pertanyaannya mengenai transparansi penyelenggaraan cabang olahraga panjat tebing dalam Porprov Kepri.
Enam Atlet Batam Dicoret Pukul 18.00 WIB
Di tengah polemik dugaan pembicaraan pembagian medali, persoalan lain justru muncul menjelang pertandingan.
Enam atlet panjat tebing Kota Batam disebut mendadak dinyatakan tidak diperbolehkan bertanding pada 31 Oktober 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.
Keputusan tersebut dipertanyakan pihak Panjat Tebing Batam karena mereka mengklaim seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan para atlet sudah melewati tahapan verifikasi.
Bahkan, dokumen serta identitas atlet disebut telah dicetak untuk keperluan pertandingan.
“Kenapa setelah semua proses kami lalui, tiba-tiba pada tanggal 31 Oktober pukul 18.00 WIB enam atlet kami dinyatakan tidak boleh bermain? Kami sudah berlatih selama tiga tahun dan seluruh administrasi sudah kami lengkapi,” tegas Dian.
Ia menjelaskan, sejumlah atlet yang dipersoalkan memiliki riwayat keikutsertaan dalam Porprov Kepri 2022 serta dokumen pendukung dari daerah asal masing-masing.
Untuk atlet asal Nusa Tenggara Timur, pihaknya mengaku telah mengantongi surat keterangan dari daerah asal.
Sementara atlet asal Sumatera Barat dan DKI Jakarta disebut telah memiliki dokumen mutasi maupun keterangan yang dipersyaratkan.
Bahkan, salah seorang atlet diklaim telah berdomisili di Batam selama tujuh tahun, dilengkapi keterangan RT/RW dan kelurahan serta dokumen kependudukan sementara atau surat keterangan domisili nonpermanen.
Atas dasar itu, Dian mempertanyakan mengapa enam atlet tersebut baru dinyatakan tidak memenuhi persyaratan setelah tahapan administrasi dan verifikasi diklaim telah dilalui.
Menurutnya, keputusan mendadak tersebut bukan hanya merugikan kontingen, tetapi juga berpotensi menghilangkan kesempatan atlet untuk menunjukkan hasil latihan selama bertahun-tahun.
Nama Asmin Patros Disorot “MAFIA ATLIT” PB Porprov Diminta Transparan
Polemik ini turut menyeret perhatian kepada Asmin Patros selaku Ketua PB Porprov Kepri.
Dian mendesak Asmin memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pencoretan enam atlet panjat tebing Batam, termasuk siapa pihak yang mengambil keputusan dan mekanisme apa yang digunakan.
Ia menilai penyelenggara tidak boleh mengambil keputusan yang merugikan atlet tanpa penjelasan administratif dan dasar regulasi yang terang.
Terlebih, menurut Dian, pihaknya merasa telah mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan panitia.
Ia juga mengingatkan bahwa Kota Batam selama 16 tahun disebut telah mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Karena itu, perjuangan atlet yang telah menjalani latihan selama tiga tahun tidak semestinya terhenti akibat keputusan yang dinilai mendadak dan belum dijelaskan secara terbuka.
“Kalau memang sudah melewati verifikasi dan semua dokumen dinyatakan lengkap, seharusnya ada penjelasan yang jelas. Jangan sampai atlet yang sudah berlatih bertahun-tahun kehilangan kesempatan bertanding karena keputusan mendadak,” ujarnya.
Dian juga menduga terdapat tekanan dari pihak tertentu yang memengaruhi keputusan pencoretan tersebut. Namun, dugaan itu masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
KONI Kepri Harus Menjawab
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menjelaskan status administrasi enam atlet yang dicoret.
Dugaan pembicaraan pembagian medali juga perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila benar terdapat komunikasi mengenai pengaturan perolehan medali sebelum pertandingan dilaksanakan.
Jika rekaman yang diklaim dimiliki Dian benar memuat pembicaraan tersebut, substansinya perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan konteks, pihak yang terlibat, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan kompetisi.
Sebab, medali dalam sebuah kejuaraan olahraga semestinya diperoleh melalui kemampuan, perjuangan, dan hasil pertandingan yang sah.
Kini, Asmin Patros selaku Ketua PB Porprov Kepri dan KONI Kepri dituntut memberikan penjelasan mengenai dua persoalan yang menjadi sorotan: pencoretan enam atlet Batam menjelang pertandingan dan dugaan pembicaraan pembagian medali antardaerah.
Transparansi penyelenggara menjadi penting agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan Porprov Kepri.
Hingga berita ini disusun, keterangan yang diperoleh masih berasal dari pihak Panjat Tebing Kota Batam. Klarifikasi Asmin Patros, KONI Kepri, PB Porprov, serta pihak lain yang disebut dalam keterangan narasumber masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
(jim)
Komentar