Republikbersuara.com, Batam – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Batam mendadak memanas pada Rabu (12/11/2025) siang. Sidang yang semula berjalan normal di bawah pimpinan Ketua DPRD Batam H. Muhammad Kamaluddin bersama Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan, berubah tegang ketika sejumlah anggota dewan melakukan interupsi menyoroti absensi Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, yang disebut-sebut jarang hadir dalam rapat paripurna.
Anggota DPRD Batam dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Anas atau yang akrab disapa Acank, menjadi yang pertama melontarkan kritik keras. Ia mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam segera menindaklanjuti ketidakhadiran berulang Hendra Asman yang dinilai telah melanggar Tata Tertib (Tatib) dewan.
“BK harus menegakkan aturan, tatib yang sudah kita sepakati bersama. Jangan sampai ada pembiaran. Ini lembaga terhormat, jangan sampai terkesan longgar terhadap pelanggaran disiplin,” tegas Acank di hadapan peserta sidang.
Menurut Acank, perilaku absen tanpa keterangan yang jelas dapat menurunkan citra dan kewibawaan lembaga DPRD di mata masyarakat. Ia menilai, sebagai pimpinan dewan, Hendra Asman seharusnya menjadi contoh bagi anggota lainnya, bukan justru absen berulang kali tanpa penjelasan terbuka.
“Kalau pimpinan saja sering bolos, bagaimana kita mau menegur anggota lain? Jangan sampai lembaga ini dinilai lemah dan tidak tegas,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang interupsi dari anggota lain. Yefri, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, ikut menekan BK agar segera bertindak tegas.
“Ketua BK harus proaktif, jangan diam saja. Kalau tidak bisa menegakkan aturan, ganti saja Ketua BK!” seru Yefri lantang, disambut riuh tepuk meja oleh beberapa anggota.
Sementara itu, Surya Makmur menilai persoalan ini sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Fraksi Partai Golkar, tempat Hendra Asman bernaung. Menurutnya, etika politik mengharuskan fraksi menegur dan menilai kadernya sendiri sebelum lembaga BK turun tangan secara resmi.
“Kita punya etika kelembagaan. Sebaiknya fraksi dulu yang menindaklanjuti. Kalau fraksi sudah memproses dan ada pelanggaran nyata, baru BK bertindak. Jangan sampai kita saling menghakimi di luar mekanisme,” ujarnya menengahi.
Sementara itu, Muhammad Yunus Spi, anggota DPRD lainnya, menegaskan bahwa Tatib DPRD telah mengatur batas ketidakhadiran anggota sebelum bisa diproses oleh BK.
“Dalam Tatib disebutkan, anggota baru bisa diproses bila tidak hadir enam kali berturut-turut tanpa keterangan. Jadi, mari kita pastikan dulu datanya, jangan berasumsi,” jelasnya.
Dari Fraksi PAN, Safari Ramadhan mengingatkan agar rapat tidak melebar ke isu lain seperti pergantian posisi pimpinan dewan atau Ketua BK.
“Kita fokus dulu. Jangan kemana-mana. Ini bukan soal mau ganti Wakil Ketua atau Ketua BK, tapi soal disiplin dan wibawa lembaga,” ujarnya menenangkan suasana yang sempat gaduh.
Menanggapi berbagai interupsi tersebut, Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadli, akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan BK akan segera menindaklanjuti masukan dari anggota dewan dan melakukan verifikasi absensi Hendra Asman secara resmi.
“BK akan bekerja sesuai prosedur. Kami butuh waktu untuk mengumpulkan data dan memastikan fakta ketidakhadiran. Sampai saat ini belum ada laporan resmi atau surat keterangan sakit yang kami terima,” jelas Fadli ketika ditemui usai paripurna.
Ia menambahkan, BK akan memanggil pihak terkait dan melakukan klarifikasi sebelum mengambil langkah etik. Jika terbukti melanggar Tatib, BK akan merekomendasikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari pihak Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Joko Mulyono menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan BK DPRD untuk memperjelas situasi.
“Kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme lembaga. Fraksi Golkar akan kooperatif, membantu BK agar persoalan ini menjadi terang benderang,” ujar Joko dengan nada hati-hati.
Sejumlah sumber internal DPRD menyebutkan bahwa ketidakhadiran Hendra Asman dalam beberapa rapat terakhir disebut karena alasan kesehatan. Namun hingga kini, belum ada surat resmi dari pihak bersangkutan yang disampaikan kepada pimpinan dewan maupun BK sebagai bukti formal.
Rapat paripurna akhirnya kembali dilanjutkan setelah suasana mulai kondusif, meski beberapa anggota masih terdengar berbisik membicarakan kasus absensi Hendra Asman. Insiden ini menambah catatan panas dinamika politik di internal DPRD Batam, terutama menjelang pembahasan penting terkait APBD Perubahan dan sejumlah rencana strategis kota.
(Teddy Novianto)
Komentar