Republikbersuara.com, Batam – Polda Kepulauan Riau semakin memperkuat komitmen mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah instansi pemerintah dan lembaga profesi di Rupatama Polda Kepri, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Taovik Ibnu Subarkah, Kadisdik Kepri Andi Agung, Ketua HIMPSI Kepri Berliana Sari Oktaria, Kepala Disdukcapil Batam Sri Miranthy Adisthy, Kepala Disperindag Batam Gustian Riau, serta pejabat SDM Polda Kepri lainnya.
Polda Kepri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bersih
Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Taovik Ibnu Subarkah menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga kualitas rekrutmen.
“Rekrutmen merupakan tahap krusial dalam membentuk SDM Polri yang unggul dan berintegritas. Dukungan lembaga profesional diperlukan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas di setiap tahapan seleksi,” ujarnya.
Taovik menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi nyata semangat Presisi demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Di Balik Acara Kolaborasi, Kadisdik Kepri Diterpa Sorotan Soal Dana Saving dan Kegiatan Mewah
Namun di tengah gelaran resmi tersebut, sorotan publik justru mengarah pada Kadisdik Kepri Andi Agung. Pasalnya, ia enggan memberikan jawaban terkait isu Dana Saving serta kegiatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) di Hotel Golden View, Bengkong hotel berbintang yang kerap digunakan pejabat tinggi.
Kegiatan pelatihan itu diduga menghabiskan anggaran fantastis dan tidak sebanding dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menurun. Sumber internal menyebut kegiatan tersebut dicurigai hanya menjadi “kedok” untuk mengalirkan dana kepada oknum tertentu di lingkungan Disdik Kepri.
Wagub Kepri Perintahkan Inspektorat Turun Tangan
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Harris Pratamura disebut langsung memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kegiatan Disdik Kepri yang dianggap tidak wajar tersebut.
Namun bukannya bekerja transparan, Kepala Inspektorat justru memblokir nomor WhatsApp wartawan Republikbersuara.com yang berusaha melakukan konfirmasi. Tindakan itu memicu kecurigaan bahwa ada upaya menutupi temuan atau pemeriksaan internal.
Dugaan Fee Proyek: Nama Suprianti Ikut Terseret
Tidak hanya soal kegiatan hotel mewah, isu lain yang tak kalah panas adalah dugaan fee proyek yang menyeret nama Kepala BTIKP, Suprianti.
Informasi yang diperoleh Republikbersuara.com menyebut Suprianti diduga meminta fee Rp3 juta dari penyedia dalam pengadaan senilai sekitar Rp20 juta. Meski ia membantah keras, sejumlah pihak penyedia mengaku pernah mengalami permintaan serupa.
Sekda Kepri Tegaskan Tidak Ada Toleransi
Sekda Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
Ia menilai sikap tegas ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menuntut aparatur negara menjunjung tinggi integritas dan transparansi.
Aktivis Minta KPK & BPK Ikut Mengusut
Sejumlah aktivis antikorupsi di Batam mendesak KPK dan BPK turun mengaudit anggaran BTIKP secara menyeluruh. Mereka menilai, indikasi penyimpangan ini bila dibiarkan akan merusak citra Pemerintah Provinsi Kepri.
(Tim Redaksi)
Komentar