Republikbersuara.com, Jakarta – Di tengah seruan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran dan menjauhi gaya hidup hedonis, publik dikejutkan kembali dengan kabar “plesiran” Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, ke luar negeri. Ironisnya, plesiran ini bukan yang pertama dan tampaknya bukan yang terakhir.
Terbaru, Darmawan dilaporkan bepergian ke Dubai pada 26 Juni 2025, sebagaimana tercatat dalam manifest penerbangan yang bocor ke publik. Yang membuat publik geram bukan hanya karena perjalanan itu dilakukan saat cuti, tetapi juga bertepatan dengan agenda strategis kelistrikan nasional, termasuk rapat pembahasan RAPBN ESDM bersama Komisi VII DPR RI. Bahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan kegeramannya atas data yang tidak akurat dari jajaran PLN, sayangnya, seolah tak menyadari bahwa Dirut PLN-nya sedang di luar negeri.
Ketidakhadiran dalam rapat penting semacam ini sudah cukup menunjukkan adanya kelalaian dalam tanggung jawab publik, apalagi dilakukan berulang kali. Sebelumnya, Darmawan sempat terseret kasus perjalanan ke Australia yang kini kabarnya sedang diselidiki aparat hukum. Ia juga terpantau plesiran ke Labuan Bajo saat siaga Idul Adha, dan ke luar negeri hampir tiap bulan sejak awal tahun.
Lantas, di mana letak rasa tanggung jawab dan kesadaran moral seorang pejabat publik yang mengelola sektor strategis seperti kelistrikan nasional? Saat Presiden menggaungkan efisiensi dan penghematan, bagaimana mungkin seorang Dirut BUMN justru tampil seolah tak terjamah oleh seruan itu?
Pernyataan kritis dari Teuku Yudhistira, Koordinator Nasional ReLUN, membuka mata publik: jika teguran Menteri hanya berujung gimmick dan tak diiringi tindakan nyata, maka publik bisa menilai ada upaya menutup-nutupi atau melindungi. Jika betul dokumen manifest perjalanan luar negeri itu akurat, maka persoalan ini bukan sekadar gaya hidup pribadi, tetapi menyangkut etika, integritas, dan kepatuhan terhadap tanggung jawab jabatan publik.
Sudah saatnya Presiden dan Menteri BUMN tidak tutup mata. PLN adalah jantung distribusi energi nasional, dan pucuk pimpinan lembaga sebesar itu tidak seharusnya menjadi contoh buruk soal disiplin, integritas, dan kepekaan sosial. Jika tidak ada tindakan tegas, maka upaya efisiensi hanya akan menjadi jargon kosong.
(Jim)
Komentar