Republikbersuara.com, Batam – Praktik pembebasan pelaku narkoba atau yang dikenal dengan istilah 86 kembali mengguncang institusi kepolisian di Batam. Kali ini penyimpangan menyeret Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto yang diamankan Paminal Polda Kepri bersama sejumlah anggota lainnya, Kamis (12/11/2026).
Sorotan semakin tajam setelah muncul informasi mengenai permintaan uang sebesar Rp50 juta untuk perkara narkotika dengan barang bukti sekitar 1 gram.
Informasi tersebut dikonfirmasi Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri AKBP Deni Syam Arifal kepada Republikbersuara.com, Kamis (12/11/2026) malam.
“Uang yang diminta kepada pelaku sebesar Rp50 juta dengan barang bukti 1 gram,” ujar AKBP Deni Syam Arifal singkat.
Dugaan tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengusutan menyeluruh. Jika terbukti, praktik demikian bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ironisnya, Iptu Yusan Saka Firman diketahui baru saja dilantik sebagai Kapolsek Sagulung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono.
Dua Kasus, Alarm Keras bagi Kapolresta Barelang
Kasus Sagulung menambah panjang daftar sorotan terhadap jajaran Polresta Barelang. Sebelumnya, empat personel Polsek Batam Kota juga diamankan Paminal Polda Kepri setelah diduga terlibat penyalahgunaan etomidate di Shark Club, One Mall Batam.
Rentetan perkara tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal, pembinaan personel, hingga tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan Polresta Barelang.
Di tengah komitmen Kapolri dalam memberantas narkoba dan membersihkan institusi dari praktik menyimpang, dugaan keterlibatan aparat dalam perkara narkotika justru menjadi kontradiksi yang sulit diabaikan.
Publik kini menunggu langkah tegas Polda Kepri untuk mengungkap secara transparan dugaan permintaan uang Rp50 juta tersebut, termasuk memastikan siapa saja yang terlibat dan bagaimana perkara itu diduga dapat berjalan.
Bagi Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, dua perkara yang mencuat dalam waktu berdekatan ini menjadi alarm keras terhadap sistem pengawasan dan kepemimpinan di wilayah hukumnya.
(jim)
Komentar