Republikbersuara.com, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, melontarkan kritik keras terhadap sikap Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono yang dinilai tidak tepat dalam merespons kritik dua mantan jenderal Polda Kepri, Irjen Pol (Purn) Didi Haryono dan Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah.
Sugeng menilai, kritik yang disampaikan dua mantan pejabat utama Polda Kepri tersebut semestinya dipahami sebagai bentuk kepedulian dan nasihat kepada junior, bukan diperlakukan sebagai serangan terhadap institusi maupun kepemimpinan Polresta Barelang.
Sorotan itu muncul di tengah polemik dugaan penyalahgunaan narkotika jenis etomidate yang menyeret sejumlah personel Polsek Batam Kota. Perkara tersebut kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, pembinaan, serta tanggung jawab pimpinan terhadap perilaku anggotanya.
Kepada Republikbersuara.com, Senin (9/11/2026), Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa kritik dari para senior di lingkungan kepolisian seharusnya menjadi momentum introspeksi.
“Kalau kritik itu merupakan sebuah sikap yang peduli kepada juniornya, bukan alergi,” ujar Sugeng.
Ia juga menyoroti pernyataan Anggoro Wicaksono kepada media yang meminta agar tidak mudah berspekulasi dan beropini seolah-olah pimpinan kepolisian tidak melakukan pengawasan atau tidak bekerja.
Menurut Sugeng, respons semacam itu justru berpotensi mengaburkan substansi kritik yang disampaikan dua mantan jenderal tersebut.
“Hirarki itu dari atas ke bawah. Kalau ada dua jenderal yang memberikan kritik, itu merupakan nasihat, bukan untuk dijadikan lawan,” tegasnya.
Kritik Dua Jenderal Bukan Tanpa Alasan
Sebelumnya, mantan Wakapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Didi Haryono secara terbuka menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal Polresta Barelang setelah kembali muncul persoalan keterlibatan anggota dalam kasus narkotika.
Didi menilai, kejadian berulang tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kesalahan individu, melainkan menjadi alarm bagi pimpinan untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan pembinaan yang berjalan.
“Kejadian berulang tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dari atasan dan pimpinannya sangat lemah,” ujar Didi kepada Republikbersuara.com, Sabtu (31/10/2026).
Purnawirawan jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian 1986 yang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat itu juga mengingatkan bahwa keterlibatan anggota dalam narkotika merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan.
“Ini kuncinya di pemimpin sampai anggota hancur karena keterlibatan narkoba,” tegas Didi.
Kritik serupa disampaikan mantan Kapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah. Ia mempertanyakan apakah pimpinan Polresta Barelang benar-benar mengambil pelajaran dari persoalan sebelumnya yang juga melibatkan anggota dalam kasus narkotika.
“Sudah ada kegagalan dalam pembinaan. Kini kenapa Kombes Anggoro Wicaksono tidak pernah belajar dengan keadaan lama terkait keterlibatan anggota Polresta Barelang dalam kasus narkoba,” ujarnya.
Pengawasan Dipertanyakan, Kritik Jangan Dibungkam dengan Bantahan
Polemik ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi Polresta Barelang bukan semata-mata soal penanganan anggota yang diduga terlibat narkotika, tetapi juga menyangkut bagaimana pimpinan menyikapi kritik terhadap sistem pengawasan internal.
Dalam konteks institusi kepolisian, kritik dari mantan pejabat utama maupun pengamat kepolisian seharusnya menjadi bagian dari evaluasi, terlebih ketika persoalan serupa kembali mencuat.
Respons terhadap kritik tidak cukup hanya dengan menegaskan bahwa pengawasan telah dilakukan. Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana pengawasan tersebut berjalan, apa yang gagal dideteksi, serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Sebab, ketika anggota kepolisian terseret persoalan narkotika, pertanyaan mengenai pembinaan dan tanggung jawab pimpinan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Kritik dua mantan jenderal Polda Kepri tersebut pada akhirnya menjadi ujian bagi kepemimpinan Polresta Barelang: apakah kritik akan dijadikan bahan pembenahan, atau justru dipandang sebagai sesuatu yang harus dibantah.
(Isa Mulyadi)
Komentar