Republikbersuara.com, Batam- Publik meminta asal-usul sumbangan, identitas penyumbang, serta proses verifikasi diperjelas. Jangan sampai program sosial pemerintah justru menjadi pintu masuk dana yang bermasalah.
Program Sekolah Rakyat di Batam tengah menghadapi sorotan serius. Bukan soal programnya, melainkan dugaan adanya uang atau kontribusi dari pihak yang disebut-sebut terkait dengan peredaran narkotika yang masuk ke dalam program tersebut. Jika benar, pertanyaan besarnya sederhana, siapa yang menerima, dari mana uang itu berasal, siapa yang memverifikasi, dan mengapa dana tersebut bisa lolos masuk ke program pemerintah?
Isu ini menjadi penting karena Sekolah Rakyat merupakan program yang membawa misi sosial dan pendidikan. Karena itu, setiap bentuk dukungan maupun kontribusi yang masuk semestinya memiliki jejak administrasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun etik di kemudian hari.
Sorotan terutama mengarah pada mekanisme penghimpunan dan penerimaan kontribusi. Apabila terdapat pihak yang memiliki dugaan keterkaitan dengan jaringan narkotika atau aktivitas ilegal lainnya, proses verifikasi terhadap identitas dan sumber dana menjadi pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele.
“ Publik berhak mengetahui apakah seluruh penyumbang telah diverifikasi secara memadai atau hanya diterima berdasarkan pengakuan dan kontribusi yang diberikan,”ujar Victor kepada Republikbersuara.com, Minggu (6/9/2026) siang
Victor menyebutkan, sebab persoalannya bukan semata-mata mengenai besar kecilnya uang.
Persoalannya adalah sumber uang tersebut dan siapa yang bertanggung jawab ketika uang itu diterima.
“Program sosial pemerintah tidak boleh berada dalam posisi menerima kontribusi secara serampangan, terlebih jika kemudian muncul dugaan bahwa uang tersebut berasal dari pihak yang bermasalah,”tegasnya
Asal Dana Harus Terang
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci.
Pihak penyelenggara perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penerimaan bantuan atau sumbangan untuk Sekolah Rakyat. Mulai dari siapa yang menghimpun, siapa yang menerima, rekening atau mekanisme pembayaran yang digunakan, hingga bagaimana proses pemeriksaan terhadap pihak yang memberikan kontribusi.
Jika memang seluruh kontribusi telah melalui proses verifikasi, maka publik patut mendapatkan penjelasan mengenai bentuk verifikasi tersebut.
Sebaliknya, jika terdapat kontribusi yang diterima tanpa pemeriksaan memadai, kondisi itu juga harus diakui dan segera diperbaiki.
Jangan sampai niat membantu program pendidikan justru menjadi celah masuknya dana yang sumbernya dipertanyakan.
Jangan Tunggu Masalah Membesar
Dugaan adanya keterlibatan pihak tertentu yang memiliki persoalan hukum dengan narkotika semestinya menjadi alarm bagi pengelola program.
Apalagi narkotika merupakan persoalan serius yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Karena itu, setiap hubungan finansial dengan pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan kehati-hatian ekstra.
Pemerintah dan penyelenggara program harus memastikan bahwa dukungan terhadap program sosial tidak berubah menjadi legitimasi sosial bagi pihak tertentu.
Jika seseorang memberikan bantuan, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya “berapa yang diberikan?”, tetapi juga “siapa yang memberikan dan dari mana asalnya?”
Publik Menunggu Penjelasan
Sorotan ini pada akhirnya bermuara pada kebutuhan akan keterbukaan.
Pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai apakah benar ada kontribusi dari pihak yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan narkotika, berapa nilainya, dalam bentuk apa kontribusi tersebut diberikan, serta apakah sumber dana telah diperiksa.
Jika tudingan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi justru penting untuk menghentikan spekulasi.
Namun apabila benar terdapat kontribusi yang kemudian diketahui berasal dari pihak bermasalah, langkah korektif juga harus dijelaskan kepada publik.
Program Sekolah Rakyat adalah program untuk masyarakat. Karena itu, kepercayaan masyarakat harus menjadi modal utama yang dijaga.
Jangan sampai program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap pendidikan justru terseret polemik karena persoalan sumber dana.
Kini publik menunggu jawaban yang terang: siapa penyumbangnya, berapa kontribusinya, dari mana sumber dananya, dan siapa yang memastikan uang tersebut layak diterima?
Sebab ketika menyangkut program pemerintah, transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban.
(Tim Redaksi)
Komentar