Republikbersuara.com, Batam – Kehadiran para aktivis antikorupsi di Polda Kepri, Selasa (2/12/2025) siang, kembali memanaskan perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar. Para aktivis yang terdiri dari Yusril Koto, Moody Arnold Timisela, Kodat86, serta Ketua Umum Forkorindo Doni Sinaga datang untuk mempertanyakan alasan penyidik belum menetapkan Direktur Perencanaan Infrastruktur BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, sebagai tersangka, meski rumah dan ruang kerjanya telah digeledah.
Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri menyampaikan bahwa seluruh petunjuk dari jaksa dalam berkas perkara yang sempat berstatus P19 telah dilengkapi. Berkas dengan tujuh tersangka tersebut kini kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri untuk diteliti ulang.
Gerakan “Masyarakat Melawan Korupsi” menuntut penjelasan terkait lambannya penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki peran strategis dalam proyek bernilai besar dan diduga merugikan negara hingga Rp30,6 miliar tersebut.
“Status hukum Fesly Abadi Paranoan, Direktur Program Perencanaan Strategis, yang rumahnya sempat digeledah, sampai hari ini tidak ditetapkan sebagai tersangka,” cecar Doni Sinaga dalam audiensi.
Menanggapi itu, penyidik menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencarian alat bukti. Hasil penelusuran dokumen, menurut penyidik, tidak menemukan indikasi yang mengarah pada keterlibatan Fesly. Penyidik pun menegaskan bahwa proses hukum hanya dapat berjalan berdasarkan alat bukti, bukan asumsi.
Jawaban ini dinilai normatif oleh para aktivis. “Biasanya penyidik tidak mungkin menggeledah jika tidak memiliki petunjuk awal. Apalagi yang digeledah ini seorang direktur perencanaan. Dari tujuh tersangka, enam dari swasta dan satu ASN. Lalu bagaimana dengan pengguna anggaran dan perencana proyek?” ujar Doni.
Kombes Pol Silvester Mangombo menegaskan bahwa meski terdapat tekanan publik, penyidik tetap bekerja dengan prinsip kecukupan alat bukti.
Kejanggalan lain disampaikan jurnalis senior Emorson Tarihoran. Ia mengungkap fakta bahwa proyek tersebut sempat dinyatakan tidak layak oleh Pelindo II, namun tiba-tiba muncul kajian baru yang menyatakan proyek itu dapat dilanjutkan.
“Ini janggal. Ada visibility baru, ada studi baru yang menjustifikasi bahwa proyek bisa berjalan. Perencanaan ini berkaitan langsung dengan direktur strategis dan pengguna anggaran—dua pihak yang justru tidak disentuh penyidikan,” ujarnya.
Emorson menilai publik berhak tahu apa yang sebenarnya ditemukan saat penggeledahan. “Jika penggeledahan dilakukan, artinya ada dasar kuat. Tapi kenapa setelah digeledah justru dibilang tidak ada bukti?”
Ia juga menyoroti kurangnya sinkronisasi antarinstansi, mengingat proyek diawasi kejaksaan tetapi ditangani Polda, sehingga koordinasi dinilai belum sepenuhnya solid.
Menanggapi itu, Dirkrimsus Kombes Silvester menegaskan bahwa penyidikan berjalan transparan dan tidak bekerja sendiri. “Penyidikan ini dikawal langsung oleh KPK, bahkan sudah dua kali dilakukan supervisi oleh KPK dan Tipikor Mabes Polri. Semua langkah dilakukan secara terukur,” jelasnya.
Ia menyebut banyak dokumen yang ditemukan hanya berupa fotokopi sehingga penyidik memerlukan izin penggeledahan ke pengadilan. Dari rangkaian pemeriksaan berlapis, tujuh tersangka pun ditetapkan. Status P19, menurutnya, bukan penolakan, melainkan petunjuk yang telah dilengkapi.
Fesly juga disebut telah diperiksa tiga kali, namun belum ditemukan bukti kuat yang dapat menjeratnya.
Meski telah mendapat penjelasan, perwakilan aktivis antikorupsi dan Kodat86 menyatakan akan menyiapkan novum (bukti baru) bila menemukan data tambahan yang relevan.
Menutup audiensi, Moody Arnold Timisela menyatakan, “Kami menghargai langkah penyidik. Namun jika nanti kami menemukan bukti baru yang relevan, akan kami sampaikan secara resmi.”
Rombongan aktivis memberikan apresiasi kepada Polda Kepri karena telah menetapkan tujuh tersangka dan membuka ruang dialog kepada publik.
Kasus dugaan korupsi revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar tetap menjadi sorotan, mengingat besarnya nilai proyek, kerugian negara yang signifikan, serta keterlibatan berbagai lembaga pengawas mulai dari Polda, Kejaksaan, Mabes Polri, hingga KPK.
Dengan kembali dilimpahkannya berkas ke Kejati Kepri, publik kini menantikan apakah perkara tersebut akan dinyatakan lengkap (P21) atau masih memerlukan pendalaman lanjutan.
Kasus ini dipastikan masih jauh dari kata selesai, dan masyarakat akan terus memantau perkembangan berikutnya.
(jim)
Komentar