Republikbersuara.com, Batam – Berlarut-larutnya persoalan di lingkungan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kepulauan Riau dinilai mencerminkan problem serius dalam tata kelola kelembagaan. Lembaga yang sejatinya menjadi motor penggerak transformasi digital pendidikan justru dianggap kehilangan arah, minim inovasi, dan gagal menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan di Kepri.
Alih-alih tampil sebagai pusat pengembangan teknologi pembelajaran yang adaptif dan progresif, BTIKP Kepri lebih sering disorot karena berbagai persoalan internal, lemahnya kinerja program, serta rendahnya dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kepemimpinan di BTIKP masih relevan dengan tuntutan zaman dan visi pembangunan pendidikan daerah?” ujar Teddy Maembong, staf BTIKP, kepada Republikbersuara.com, Senin (12/1/2026) sore.
Teddy menegaskan, ketidakefektifan kinerja BTIKP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada terhambatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan berbasis teknologi, khususnya di wilayah kepulauan yang justru sangat membutuhkan inovasi digital.
“Jika lembaga strategis seperti BTIKP tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, maka yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi ribuan pendidik dan peserta didik di Kepulauan Riau,” sindirnya.
Ia pun mendesak Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Achmad, untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BTIKP Kepri. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup aspek kepemimpinan, efektivitas program, pengelolaan sumber daya, serta capaian output yang dihasilkan.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan sebagai upaya penyelamatan fungsi strategis BTIKP agar kembali pada khitahnya. Tanpa evaluasi yang objektif dan berani, BTIKP berpotensi hanya menjadi institusi simbolik—ada secara struktur, namun absen secara fungsi,” tegas Teddy.
Ia menambahkan, sudah saatnya kepemimpinan di BTIKP Kepri diukur bukan dari formalitas jabatan, melainkan dari kinerja, inovasi, dan kebermanfaatan nyata bagi dunia pendidikan Kepulauan Riau.
“Lebih baik Gubernur Kepri segera merombak kepemimpinan BTIKP jika memang terbukti tidak mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pendidikan digital di daerah kepulauan,” pungkasnya.
(jim)
Komentar