Republikbersuara.com, Jakarta – Pada Penolakan dan protes keras terhadap dugaan penggundulan besar-besaran kawasan Hutan Daek Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Desa Centeng, Dusun Senempek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, kian memanas. Aktivitas yang disebut telah merambah hingga 19.000 hektare dan diduga melibatkan PT CSA itu kini resmi dilaporkan ke Presiden RI Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung RI.
Tak hanya penggundulan hutan di Lingga, Aliansi Masyarakat Kepri juga melaporkan maraknya aktivitas cut and fill ilegal di Kota Batam yang dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Ketua Melayu Raya, Zuardi alias Juai, mewakili Aliansi Masyarakat Kepri, menyampaikan bahwa kondisi hutan di Lingga kini sudah terlihat gundul akibat keserakahan oknum-oknum tertentu yang menindas kehidupan masyarakat serta merusak ekosistem.
“Sudah kami laporkan ke Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, dan KPK terkait penggundulan besar-besaran kawasan Hutan Daek Lingga yang diduga mencapai 19.000 hektare dan dilakukan oleh PT CSA, termasuk maraknya cut and fill di Kota Batam agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Zuardi kepada Republikbersuara.com, Rabu (17/12/2025).
Zuardi menegaskan bahwa Kota Batam bukanlah wilayah pertambangan, sehingga aktivitas cut and fill yang masif dinilai melanggar aturan dan membahayakan lingkungan. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menindak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam agar Batam tidak bernasib seperti beberapa wilayah di Pulau Sumatera yang rusak akibat eksploitasi lingkungan,” tegasnya.
Menurut Zuardi, kondisi Kota Batam saat ini sudah tidak aman akibat ulah perusahaan-perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat. Ia menyoroti maraknya banjir yang kini kerap terjadi di berbagai wilayah Batam.
“Kota Batam sudah tidak aman. Banjir terjadi di mana-mana akibat aktivitas perusahaan yang ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan keselamatan dan kehidupan warga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zuardi menyampaikan bahwa laporan ini dilakukan demi menjaga marwah Kepulauan Riau, khususnya saat masyarakat Kepri, Lingga, dan Batam tengah berduka dan menghadapi berbagai persoalan lingkungan.
“Demi menjaga marwah Kepri, kami berharap Presiden Prabowo Subianto, KPK, dan Kejaksaan Agung segera bertindak agar masyarakat tidak terus menderita akibat ulah pengusaha dan penguasa yang abai terhadap lingkungan,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
Komentar