Republikbersuara.com, Tanjungpinang – Ada “bisik-bisik” penting yang mengemuka dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin membeberkan kondisi keamanan terkini, termasuk adanya kenaikan angka kriminalitas pada Semester I Tahun 2026.
Rapat yang dipimpin Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad itu berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (3/8/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan.
Forum strategis tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelaksanaan Program Strategis Nasional, perkembangan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, Sensus Ekonomi 2026, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga sejumlah program prioritas pemerintah lainnya.
Dalam paparannya, Kapolda Kepri menyampaikan hasil analisis dan evaluasi situasi kamtibmas Semester I Tahun 2026. Secara umum, kondisi keamanan di Provinsi Kepulauan Riau masih aman dan kondusif. Namun demikian, angka kriminalitas tercatat meningkat sebesar 13,89 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Kapolda, peningkatan tersebut bukan semata-mata menunjukkan memburuknya situasi keamanan, melainkan merupakan dampak dari optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat. Dengan langkah tersebut, setiap tindak pidana dapat ditangani lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolda juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan, industri, investasi, dan jalur pelayaran internasional.
Karena itu, Polda Kepri terus memperkuat langkah pencegahan maupun penegakan hukum terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas, termasuk aksi premanisme, penguasaan lahan secara melawan hukum, serta potensi konflik yang berpotensi mengganggu iklim investasi.
Selain itu, Kapolda mengajak seluruh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, serta mengedepankan komunikasi dan dialog konstruktif dalam menyelesaikan setiap persoalan. Polda Kepri juga menyatakan komitmennya mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa untuk memperoleh layanan kepolisian, menyampaikan pengaduan, maupun melaporkan setiap kejadian yang memerlukan kehadiran petugas.
(Tim Redaksi)
Komentar