Republikbersuara.com, Batam – Peredaran rokok ilegal merek Lenox di Batam kembali memunculkan sorotan serius terhadap efektivitas pengawasan Bea Cukai. Di tengah desakan agar jaringan distribusi rokok tanpa pita cukai tersebut dibongkar hingga ke akar, muncul pernyataan dari koordinator yang disebut mengurus pembagian kompensasi jatah wartawan sebesar Rp100 ribu.
Putra Ade Tafonao yang disebut sebagai koordinator pembagian kompensasi tersebut, menyampaikan nominal Rp100 ribu ketika dikonfirmasi mengenai jatah wartawan.
“Siap… Kita 100 bantuan dari sini, Bang. Banyak yang perlu dikondisikan, Bang,” ujar Putra singkat, Sabtu (7/11/2026)
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam sorotan terhadap peredaran rokok Lenox di Batam. Namun, konteks, sumber dana, mekanisme pembagian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kompensasi tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Apabila benar terdapat praktik pemberian kompensasi kepada wartawan terkait peredaran rokok ilegal, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai urusan pembagian uang semata. Transparansi mengenai tujuan, sumber, dan pihak yang menginisiasi pemberian tersebut menjadi penting agar tidak menimbulkan dugaan adanya upaya memengaruhi pemberitaan.
Sebelumnya, sorotan terhadap peredaran Lenox turut memunculkan desakan dari sejumlah pihak yang meminta Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri segera mengusut jaringan distribusi rokok ilegal tersebut. Bea Cukai dan Polda Kepri juga didesak berani menelusuri sumber pasokan serta mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam peredaran produk tanpa pita cukai itu.
Jangan Hanya Pedagang Kecil yang Disasar
Dugaan tebang pilih dalam penindakan rokok ilegal menjadi persoalan yang tidak bisa dijawab hanya dengan operasi rutin maupun penyitaan barang di lapangan.
Penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada pedagang eceran, sementara jalur distribusi, pemasok utama, dan pihak yang mengendalikan peredaran belum terungkap secara terbuka.
Jika terdapat dugaan keterlibatan atau perlindungan oleh oknum organisasi masyarakat, aparat harus membuktikannya melalui penyelidikan profesional dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi tidak pula boleh ada pihak yang dituduh tanpa bukti.
Bea Cukai dan Polda Kepri Diuji
Bea Cukai Batam dan Polda Kepri kini menghadapi tuntutan publik untuk menjelaskan sejauh mana pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Lenox dilakukan.
Apakah jalur distribusi telah ditelusuri? Siapa pemasok utama? Bagaimana rokok tanpa pita cukai tersebut dapat terus beredar? Dan apakah penindakan telah menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pasokan serta distribusi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif mengenai komitmen pemberantasan rokok ilegal.
Di tengah sorotan dugaan tebang pilih dan munculnya pernyataan mengenai kompensasi jatah wartawan Rp100 ribu, transparansi menjadi semakin penting.
Publik kini menunggu keberanian Bea Cukai dan Polda Kepri membongkar jaringan peredaran rokok ilegal Lenox hingga ke sumber pasokan. Sebab, apabila penindakan hanya menyasar lapisan paling bawah, sementara pihak yang lebih besar tidak tersentuh, maka efektivitas pemberantasan rokok ilegal patut dipertanyakan.
Hukum tidak boleh berhenti pada pedagang kecil, sementara jaringan yang lebih besar tetap berada dalam bayang-bayang.
(jim)
Komentar