Republikbersuara.com | Batam – Sikap bungkam dan terkesan menghindar ditunjukkan Bupati Lingga, Muhammad Nizar, saat dimintai keterangan terkait dugaan penggundulan besar-besaran kawasan hutan Daek Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Desa Centeng, Dusun Senempek.
Peristiwa itu terjadi usai Rapat Forkopimda di Gedung Lancang Kuning, Kamis (18/12/2025) sore. Di hadapan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Achmad, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, serta sejumlah pejabat Forkopimda, Muhammad Nizar menolak memberikan penjelasan kepada Republikbersuara.com.
Penggundulan hutan yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Kepri ke Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, dan KPK tersebut disebut mencapai 19.000 hektare, dan diduga melibatkan PT CSA, serta aktivitas cut and fill yang juga dikaitkan dengan kepentingan di Kota Batam.
“Saya no comment apapun,” ujar Muhammad Nizar singkat, sembari bergegas meninggalkan lokasi dan menjauh dari Gubernur Kepri.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Achmad juga tidak memberikan penjelasan substantif saat dimintai tanggapan. Ansar justru mengarahkan awak media untuk meminta keterangan langsung kepada Bupati Lingga.
Sikap dua pejabat daerah tersebut menuai kecaman keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sebelumnya, WALHI telah mengecam dugaan kejahatan lingkungan berupa penggundulan masif di kawasan hutan Daek Lingga.
Kepada Republikbersuara.com, Kamis (18/12/2025), perwakilan WALHI Riza V. Tjahjadi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ketua Melayu Raya Lingga, Zuardi, yang memperjuangkan kelestarian ekosistem serta hak masyarakat lokal yang terdampak.
Riza menyesalkan sikap Gubernur Kepri dan Bupati Lingga yang dinilainya terkesan menghindar dan “cuci tangan” atas kerusakan lingkungan yang terjadi.
“Masa sekelas pejabat pemerintah tidak mau memberikan jawaban atas pengrusakan hutan di Lingga. Ini persoalan serius, bukan hal sepele,” tegas Riza.
Kasus dugaan penggundulan hutan ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat serta aparat penegak hukum.
(Tim Redaksi)
Komentar