Republikbersuara.com, Batam – Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, terkait keberlanjutan kerja sama dengan salah satu media memicu reaksi keras insan pers di Kota Batam.
Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam menyatakan keberatan terhadap pernyataan yang muncul dalam sebuah forum pada Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut dinilai telah melewati batas kewajaran hubungan kemitraan antara pemerintah dan media, terutama ketika keberlanjutan kerja sama dikaitkan dengan pemberitaan yang dinilai kritis.
Dalam rekaman percakapan yang dirangkum dari forum tersebut, muncul pernyataan:
“BN (nama media) langsung putusin depan kami hari ini, mau kerja sama apa tidak. Kalau tidak, Bu Li putusin hari ini.”
Pernyataan itu menjadi sorotan karena kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media semestinya tidak digunakan untuk memengaruhi independensi pemberitaan.
Forum tersebut juga menyinggung pemberitaan yang dinilai terlalu menyerang pejabat serta berita yang sebelumnya diturunkan setelah adanya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Kalau sudah tulis, kita ngomel, di-take down. Tidak konsisten, padahal kerja sama.”
Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai motif pemberitaan dan pemilihan judul yang dianggap terlalu provokatif.
“Lu bikin judul gimana, lu punya kepentingan lain atau ada yang kasih lu gimana, gua tulis? Itu namanya menusuk teman lu.”
Media Tegaskan Kritik Bukan Serangan
Owner media BN, Z, yang hadir dalam forum tersebut kemudian berupaya meluruskan persoalan.
Ia menegaskan kritik media tidak semata-mata ditujukan untuk menyerang kehormatan maupun kredibilitas pemerintah.
Menurutnya, kritik justru muncul karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dan BP Batam.
“Dalam kasus kritik itu justru muncul karena ekspektasi masyarakat ke BP Batam yang tinggi.”
Ia juga menegaskan bahwa apabila pemerintah menilai terdapat pemberitaan yang keliru, tersedia ruang untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab.
“Kritik, kalau ada kesalahan, kasih ruang untuk klarifikasi atau hak jawaban.”
Menurut Z, hubungan pemerintah dan media harus tetap dibangun berdasarkan profesionalitas, integritas dan independensi.
“Media juga harus punya integritas dan independensi karena tanpa itu kita, pastinya juga masyarakat, saling menghargai secara tugas masing-masing.”
Terkait keberlanjutan kerja sama, Z menyerahkan keputusan kepada BP Batam.
“Apakah kerja sama atau tidak, saya serahkan kepada BP Batam.”
Wartawan Siapkan Aksi 3 September
Polemik tersebut kini bergeser dari ruang pertemuan ke ruang publik.
Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam telah menyampaikan pemberitahuan aksi dan pernyataan sikap kepada Polresta Barelang.
Aksi penyampaian pendapat secara damai dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026.
Sekitar 50 orang diperkirakan mengikuti aksi tersebut. Massa dijadwalkan berkumpul pukul 09.00 WIB di kawasan Welcome to Batam–BP Batam, sebelum aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Aksi direncanakan berlangsung di Kantor BP Batam dan Kantor Pemko Batam dengan membawa spanduk serta atribut aksi lainnya.
Koordinator aksi, Cipta Gemindo Saragih, mengatakan pihaknya membawa enam tuntutan utama.
Pertama, meminta Li Claudia Chandra meminta maaf secara terbuka kepada insan pers dan publik.
Kedua, meminta Kepala BP Batam melakukan evaluasi terhadap pejabat bagian humas.
Ketiga, menuntut jaminan kebebasan pers, termasuk memastikan jajaran BP Batam memberikan ruang kepada media dan wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi.
Keempat, meminta adanya kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan profesional antara pemerintah dan media.
Kelima, menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers.
Keenam, meminta jaminan tidak adanya tindakan balasan terhadap media maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
“Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Media”
Forum menilai persoalan tersebut tidak boleh dilihat hanya sebagai perselisihan antara satu pejabat dan satu media.
Menurut mereka, ada prinsip yang jauh lebih besar yang harus dijaga, yakni kemerdekaan pers dan independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kemitraan pemerintah dan media, kata forum, tidak boleh berubah menjadi hubungan transaksional yang membuat media harus mempertimbangkan kepentingan kerja sama ketika menjalankan fungsi jurnalistik.
Jika kritik dianggap sebagai serangan, ruang demokrasi dikhawatirkan semakin sempit.
Begitu pula jika kerja sama dijadikan alat untuk menekan atau memengaruhi pemberitaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan media dengan pemerintah.
Hak publik untuk memperoleh informasi yang independen juga ikut dipertaruhkan.
Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam menegaskan seluruh sikap tersebut akan disampaikan dalam aksi pada 3 September 2026.
(Tim Redaksi)
Komentar