Republikbersuara.com, Batam – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau mendapat sorotan serius dari jajaran Polda Kepri. Pengawasan diperketat, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, dan setiap potensi persoalan diminta segera diantisipasi agar program nasional tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Penegasan itu mengemuka dalam video conference (vicon) bersama Wakapolri yang diikuti Polda Kepri serta Polres/Ta jajaran, Jumat (11/9/2026).
Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran agar tidak memperlakukan MBG sebagai kegiatan rutin biasa. Dengan cakupan program yang luas dan menyasar masyarakat, pengawalan harus dilakukan secara serius, terukur, dan penuh tanggung jawab.
“Program ini jangan dilihat hanya sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai program nasional yang harus kita kawal bersama dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wakapolri.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti Polda Kepri dengan mendorong pengawasan di lapangan secara lebih aktif. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada laporan administratif, tetapi harus menyentuh kondisi faktual pelaksanaan MBG di masing-masing wilayah.
Artinya, pelaksanaan program harus benar-benar dilihat, diperiksa, dan dievaluasi. Jika ditemukan persoalan, langkah penanganan tidak boleh menunggu hingga masalah berkembang.
Dari sisi kesehatan, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kepri terus melakukan pemantauan serta memperbarui hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan. Data tersebut menjadi bahan analisis untuk mengukur pelaksanaan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola MBG.
Pengawasan dan mitigasi risiko menjadi kunci.
Setiap potensi permasalahan diminta dikenali sejak dini. Temuan di lapangan harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Wakapolri juga menegaskan bahwa keberadaan standar operasional prosedur (SOP) tidak akan berarti tanpa pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
“SOP harus dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Polda Kepri bersama Polres/Ta jajaran memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan proses pemantauan, evaluasi, hingga penyelesaian persoalan di lapangan dapat berjalan efektif.
Polda Kepri menegaskan, pengawalan MBG merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program nasional pemerintah. Namun dukungan tersebut harus dibarengi pengawasan yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Dengan pengecekan langsung, evaluasi berkala, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas instansi, Polda Kepri berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, terukur, dan terus diperbaiki.
Pesannya jelas: MBG bukan sekadar program yang harus dijalankan, tetapi program nasional yang harus diawasi, dikontrol, dan dipastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
(Tim Redaksi)
Komentar