Republikbersuara.com, Batam – Rencana pesta rakyat yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (30/8/2025) di Alun-alun Engku Putri Batam Centre, mendapat sorotan dari Ombudsman Perwakilan Kepri.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, sebelumnya menyebut pesta rakyat ini bukan sekadar hiburan, melainkan momentum kebersamaan warga. Namun, Ombudsman menilai acara tersebut perlu dikaji ulang dari sisi prioritas anggaran, terlebih di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi belanja pemerintah.
“Kalaupun Pemko Batam berdalih ingin seluruh masyarakat tumpah ruah merasakan kegembiraan sekaligus mempertebal rasa cinta tanah air, kami hanya mengingatkan bahwa ada hal yang prioritas dan ada yang tidak,” ujar Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, kepada Republikbersuara.com, Rabu (20/8/2025) malam.
Lagat menegaskan, pihaknya tidak menolak pesta rakyat, namun meminta agar kegiatan itu tidak dikemas secara berlebihan sehingga berujung pada penghamburan anggaran.
“Meskipun acara ini dikemas khusus, jangan sampai terlalu eforial dan berlebihan. Intinya jangan terfokus pada pemborosan biaya,” tegasnya.
Meski demikian, Lagat mengakui gelaran ini berpotensi menambah daya tarik wisatawan ke Batam. Apalagi pesta rakyat akan menghadirkan pagelaran seni, pertunjukan budaya daerah, serta penampilan artis ibu kota seperti Charly Van Houten dan Tri Suaka.
Pemko Batam juga menjanjikan doorprize besar bagi masyarakat, mulai dari 12 tiket umrah, 12 unit sepeda motor, puluhan smartphone, kulkas, hingga hadiah menarik lainnya.
“Apapun yang diberikan Pemko Batam kepada masyarakat, kami ingatkan sekali lagi jangan sampai berlebihan, terlebih di saat Presiden sudah mengultimatum efisiensi anggaran,” pungkas Lagat.
(jim)
Komentar