Republikbersuara.com, Batam – Predikat Badan Publik Informatif yang diraih Polda Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai 98,27 pada 2025 justru menjadi sorotan. Di tengah keberhasilan mempertahankan predikat tersebut selama lima tahun berturut-turut sejak 2021, transparansi Polda Kepri kini dipertanyakan menyusul polemik informasi mengenai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kombes Pol. Silvester Mangombo Marusaha Simamora yang diperiksa dan dipatsus Divisi Propam Mabes Polri.
Penghargaan yang seharusnya mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik kini berhadapan dengan kritik masyarakat. Pasalnya, informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap pejabat kepolisian tersebut oleh Paminal Mabes Polri disebut belum mendapat penjelasan terbuka yang memadai dari pihak Polda Kepri.
Sorotan ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah predikat Informatif benar-benar mencerminkan praktik keterbukaan informasi di lingkungan Polda Kepri, termasuk ketika persoalan yang dipertanyakan menyangkut pejabat internal sendiri?
Timothy Ambarita mendesak agar Komisi Informasi Provinsi Kepri mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Polda Kepri. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang informasi tersebut memang terbuka menurut ketentuan hukum.
“Kami masyarakat merasa ada ketidakberesan dan terkesan menutup informasi atas kasus Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol. Silvester Mangombo Marusaha Simamora, yang disebut-sebut diperiksa Paminal Mabes Polri. Sebaiknya dievaluasi lagi,” ujar Timothy kepada Republikbersuara.com, Kamis (8/10/2026) malam.
Timothy juga menyoroti apa yang dinilainya sebagai perbedaan perlakuan dalam penyampaian informasi mengenai warga sipil dan anggota kepolisian yang diduga bermasalah dengan hukum.
“Kalau orang sipil melakukan pelanggaran hukum, datanya lengkap. Namun, ketika ada anggota atau perwira yang bermasalah dengan hukum, datanya tidak diberikan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Timothy. Sementara itu, status dugaan pemeriksaan terhadap Kombes Pol. Silvester serta rincian informasi yang dapat diumumkan kepada publik masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
PROPAM DAN HUMAS KOMPAK BUNGKAM
Republikbersuara.com sebelumnya telah menghubungi Kabid Propam Polda Kepri, AKBP Robby Topan Manusiwa, untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diberikan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei. Namun, menurut keterangan redaksi, yang bersangkutan juga belum memberikan tanggapan.
Belum adanya penjelasan tersebut membuat pertanyaan publik mengenai informasi yang beredar belum terjawab secara resmi.
Polda Kepri diketahui meraih predikat Informatif pada 2025 dengan nilai 98,27 dan menempati peringkat ketiga tertinggi dalam kategori instansi vertikal tingkat provinsi. Penghargaan itu berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Kini, publik menanti apakah Polda Kepri akan memberikan penjelasan untuk menjawab sorotan tersebut. Komisi Informasi Provinsi Kepri juga didesak menelaah persoalan ini sesuai kewenangannya, guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan sesuai ketentuan.
Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui penghargaan dan angka penilaian, tetapi juga melalui konsistensi memberikan informasi yang akuntabel, transparan, dan sesuai hukum.
(Tim Redaksi)
Komentar