Republikbersuara.com, Batam – Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Polda Kepri melalui Biro Perencanaan (Rorena) menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti Ombudsman, akademisi, media, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong Polri yang presisi dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Karo Rena Polda Kepri, Kombes Pol Marcelino Sampouw, S.H., S.I.K., M.T., menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas arahan pimpinan Polri sebagai bentuk keterbukaan dan penggalian masukan publik. “Kami sadar bahwa Polri tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, kami butuh masukan dari Ombudsman, akademisi, media, dan unsur masyarakat lainnya untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kualitas program Polri ke depan,” ujarnya kepada awak media di lantai 8 Hotel Beverly, Selasa (5/8/2025) pagi
Ia juga menegaskan bahwa dinamika lapangan kerap melahirkan situasi di luar rencana. Oleh sebab itu, partisipasi publik sangat diperlukan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan strategi pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah strategis seperti Batam yang menjadi magnet bagi investasi asing. “Rasa aman yang kami bangun akan berdampak pada masuknya investor dan menggerakkan perekonomian daerah,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI Lagat Siadari ditempat yang sama menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD ini. “Ini bukti bahwa Polda Kepri menyadari pentingnya kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Kami siap mendukung melalui data dan hasil pengawasan yang kami miliki,” kata perwakilan Ombudsman.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi program berbasis kinerja, bukan sekadar serapan anggaran. “Sudah saatnya Polri merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menghabiskan anggaran, tapi juga menghasilkan output yang berdampak nyata bagi masyarakat.”
Sebagai penutup, forum ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik kepolisian di Kepri. Sinergi antara Polri dan masyarakat dinilai sebagai kunci dalam mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
(Jim)
Komentar