Republikbersuara.com, Batam – Polemik terkait klaim kinerja Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Polresta Barelang, AKP Zharfan Edmon, menyeruak setelah ditemukan adanya kejanggalan dalam pemberitaan yang menyebutkan sejumlah pengungkapan kasus besar yang diklaim terjadi di bawah kepemimpinannya.
Hasil penelusuran dan wawancara Republikbersuara.com selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar capaian yang diklaim sebagai “prestasi” Kapolsek KKP dimaksud tidak sesuai fakta lapangan serta bertentangan dengan data resmi kepolisian.
Diangkat Jadi Kapolsek KKP pada 18 Juli 2025
AKP Zharfan Edmon resmi menjabat Kapolsek KKP setelah dimutasi berdasarkan Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, Nomor STR/408/VI/KEP./2025 tanggal 19 Juni 2025. Ia dilantik oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, pada Senin, 18 Juli 2025.
Namun dalam sebuah pemberitaan, disebutkan bahwa selama Januari hingga Oktober 2025, Polsek KKP telah menyelamatkan 23 korban PMI non-prosedural dan mengamankan 18 tersangka jaringan tersebut. Klaim ini menimbulkan kejanggalan karena periode Januari hingga Juni 2025 terjadi sebelum AKP Zharfan menjabat Kapolsek KKP.
Humas Polresta Membantah: “Tidak Ada Data Pengungkapan dari Polsek KKP”
Ketika dikonfirmasi dan di temui diruang kerjanya pada Selasa (25/11/2025), Kepala Seksi Humas Polresta Barelang, Iptu Budi Santosa, S.H, menegaskan bahwa selama AKP Zharfan menjabat, tidak ada laporan pengungkapan kasus yang diterima dan dirilis oleh Humas Polresta.
“Sampai saat ini belum ada data masuk yang akan diberikan kepada media terkait pengungkapan perkara tangkapan KKP di masa kepemimpinan beliau,”ujar Iptu Budi Santosa
Ia juga menegaskan bahwa jika memang ada pengungkapan, seharusnya data tersebut diserahkan untuk dipublikasikan sebagai bentuk transparansi kinerja.
Mantan Kapolsek KKP: Prestasi Januari–Juli 2025 Milik Saya, Bukan Pengganti
Di hari yang sama, mantan Kapolsek KKP, Yuhendri, menegaskan bahwa pengungkapan kasus sepanjang Januari hingga masa mutasi adalah hasil kerjanya, bukan milik AKP Zharfan Edmon.
“Pengungkapan itu dari masa saya menjabat hingga serah terima kepada AKP Zharfan.”sebut Yuhendri
Ia menjelaskan bahwa serah terima jabatan dirinya sebelumnya dilakukan oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto pada 6 Juli 2024 dan langsung melakukan pengungkapan usai dilantik
Sorotan Publik: “Nol Prestasi dan Rapor Merah ” Polsek KKP di Era Zharfan
Sejak dilantik, berbagai kalangan menilai Polsek KKP tidak menunjukkan capaian signifikan. Padahal kawasan pelabuhan merupakan titik rawan aktivitas ilegal seperti TPPO / perdagangan orang, PMI non-prosedural, penyelundupan barang, perlintasan gelap
Hingga kini, belum ada satu pun pengungkapan strategis yang muncul dari Polsek KKP di bawah kepemimpinan AKP Zharfan.
Sebaliknya, Unit 6 PPA Polresta Barelang disebut lebih aktif dan dominan dalam menggagalkan keberangkatan PMI non-prosedural melalui jalur-jalur ilegal di wilayah hukum Batam.
Pengamat: “KKP Senyap, Pelabuhan Tetap Jadi Lahan Subur TPPO”
Pemerhati sosial Batam, Budi Sirait, menilai pengawasan Polsek KKP justru melemah.
“Masih banyak orang berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi. Tapi KKP tetap senyap dan minim prestasi sejak kepemimpinan AKP Zharfan Edmon.”ujar Budi Sirait, Rabu (19/11/2025)
Budi menambahkan bahwa Batam menjadi lahan empuk mafia TPPO karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Modus Baru Mafia TPPO Bikin Aparat Tertinggal
Menurut Budi, jaringan TPPO terus beradaptasi sehingga aparat kewalahan membaca pola keberangkatan mereka.
“Para mafia TPPO ini selalu beradaptasi. Diduga mereka sudah mengubah modus sehingga aparat tidak mudah mendeteksi pergerakan mereka.” Budi Sirait
Kondisi ini semakin mempertajam kritik publik terhadap minimnya pengawasan dan tidak adanya prestasi dari Polsek KKP Barelang selama dipimpin AKP Zharfan Edmon.
(Tim Redaksi)
Komentar