Republikbersuara.com, Batam – Desakan agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mencopot Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, semakin menguat setelah kembali terjadinya kecelakaan kerja maut di galangan kapal PT ASL Shipyard, Batu Aji, Kota Batam, yang menewaskan 11 pekerja dan melukai puluhan lainnya.
Masyarakat menilai, Diky Wijaya yang baru menjabat sebagai Kepala Disnaker Kepri dianggap tidak memiliki pengalaman memadai di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sebelumnya, Diky diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri sebelum dipindahtugaskan ke posisi barunya di Disnaker.
“Dia orang baru dan tidak punya pengalaman soal dunia ketenagakerjaan. Seharusnya Gubernur Ansar menempatkan pejabat yang benar-benar memahami kondisi buruh dan industri di lapangan, bukan sekadar hasil rotasi jabatan,” ujar Wirto Sabilah, aktivis Pemerhati Pemerintahan Kepri kepada Republikbersuara.com, Kamis (16/10/2025) malam.
Menurut Wirto, lemahnya pengawasan dan tidak adanya langkah konkret dari Disnaker Kepri memperlihatkan bahwa Diky tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Ia menilai, berbagai kasus kecelakaan kerja yang terjadi berulang di sejumlah galangan kapal, terutama di PT ASL Shipyard, sudah cukup menjadi bukti ketidakmampuan instansi tersebut menekan angka kecelakaan kerja.
“Kasus laka kerja di PT ASL Shipyard ini bukan pertama kali. Sudah berkali-kali terjadi, tapi tidak pernah ada tindakan tegas. Disnaker hanya turun ke lapangan setelah ada korban, lalu diam begitu saja tanpa hasil nyata. Tidak ada keberanian mencabut izin K3 atau menindak perusahaan yang lalai,” tegas Wirto.
Ia juga menilai bahwa tindakan Disnaker selama ini hanya sebatas memberikan imbauan dan pernyataan tanpa tindak lanjut. Hal itu, kata dia, membuat perusahaan-perusahaan besar di Batam, khususnya di sektor galangan kapal, merasa kebal dan menyepelekan keselamatan pekerja.
“Kalau cuma bisa memberi imbauan dan konferensi pers tanpa hasil, bagaimana angka kecelakaan bisa turun? Pejabat seperti ini hanya memperburuk citra pemerintah daerah. Gubernur harus berani mengganti dengan sosok yang benar-benar paham soal keselamatan kerja dan berani menegakkan hukum,” lanjutnya.
Wirto berharap Gubernur Ansar Ahmad segera mengevaluasi kinerja Diky Wijaya dan menunjuk pejabat baru yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang ketenagakerjaan, memahami regulasi K3, serta mampu berkoordinasi dengan serikat pekerja dan instansi penegak hukum.
“Sudah saatnya Gubernur tegas. Kalau UU Ketenagakerjaan dijalankan dengan benar dan pengawasannya diperketat, angka kecelakaan kerja bisa ditekan. Kita butuh pemimpin yang berani dan punya hati untuk melindungi pekerja, bukan hanya pejabat karier yang tidak paham lapangan,” pungkas Wirto.
Kasus meledaknya kapal MT Federal II di PT ASL Shipyard, yang menelan 11 korban jiwa dan menyebabkan puluhan pekerja luka-luka, kembali membuka luka lama atas lemahnya pengawasan K3 di industri galangan kapal Batam. Hingga kini, publik menunggu langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk menegakkan tanggung jawab dan memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali.
(jim)
Komentar