Republikbersuara.com, Batam – Sorotan publik kembali mengarah pada kinerja Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Polresta Barelang, khususnya setelah AKP Zharfan Edmon resmi menjabat sebagai Kapolsek KKP. Mutasi perwira tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, yang mengamanatkan dirinya menggantikan AKP Yuhendri dalam upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di wilayah pelabuhan pintu keluar-masuk utama mobilitas masyarakat dan barang di Batam.
Namun, sejak serah terima jabatan hingga kini, berbagai kalangan menilai belum terlihat capaian signifikan (NOL PRESTASI) yang dapat dikategorikan sebagai prestasi dalam penanganan kasus-kasus strategis di sektor pelabuhan. Kritik muncul karena tidak adanya pengungkapan berarti, padahal wilayah kerja KKP dikenal sebagai titik krusial aktivitas ilegal seperti perdagangan orang, PMI non-prosedural, penyelundupan barang, hingga perlintasan gelap.
Justru, menurut pengamatan publik, unit 6 PPA Polresta Barelang tampak lebih dominan dan proaktif. Mereka berhasil berkali-kali mengamankan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur yang tidak sah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa Polsek KKP yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan di area pelabuhan tidak menunjukkan gerakan signifikan.
Hal ini diungkapkan oleh pemerhati sosial dan tokoh masyarakat, Budi Sirait. Ia menilai kinerja KKP seolah “senyap”, tidak terlihat upaya maksimal dalam mendeteksi dan menggagalkan keberangkatan ilegal yang masih marak terjadi.
“Kalau mau tahu, masih banyak orang yang berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi. Tapi ini senyap saja KKP dan minim prestasi yang diungkap sejak kepemimpinan AKP Zharfan Edmon,” ujar Budi kepada Republikbersuara.com, Rabu (19/11/2025) siang.
Budi juga menjelaskan bahwa arus kedatangan pendatang dari berbagai wilayah terutama dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan daerah lainnya membuat Batam menjadi lahan subur bagi mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, dugaan kuat menyebut bahwa para mafia telah mengubah modus operandi mereka sehingga aparat kesulitan mendeteksi pergerakan mereka.
“Para mafia TPPO ini selalu beradaptasi. Saat ini mereka diduga sudah alih modus agar aparat tidak mudah mencium pola keberangkatan mereka. Banyak pendatang yang rentan dimanfaatkan, tapi pengawasan belum menunjukkan hasil yang signifikan,” imbuhnya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai lemahnya fungsi intelijen dan penegakan hukum di kawasan pelabuhan. Minimnya pengungkapan kasus justru berpotensi memberi ruang aman bagi jaringan mafia perdagangan orang untuk kembali memperkuat aktivitas mereka.
Masyarakat berharap AKP Zharfan Edmon dapat segera melakukan langkah cepat, memperkuat koordinasi antarunit, mengaktifkan patroli intelijen, serta membuka kembali pola pengawasan di pintu-pintu keberangkatan. Terlebih, isu PMI non-prosedural bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan warga negara yang berisiko menjadi korban eksploitasi di luar negeri.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Polsek KKP terkait kritik publik maupun langkah konkret yang telah atau akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan di kawasan pelabuhan.
(Tim Redaksi)
Komentar