Republikbersuara.com, Batam – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam, BEM-SI Kerakyatan, serta elemen Cipayung Plus akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin (1/9) siang. Ratusan mahasiswa dijadwalkan turun ke jalan dengan titik kumpul di dua lokasi strategis, yakni Gedung DPRD Kota Batam dan Polda Kepulauan Riau (Kepri). Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan diperkirakan berlangsung hingga sore hari.
Menurut keterangan koordinator aksi sekaligus Koordinator Wilayah Sumbagut BEM-SI Kerakyatan, Muryadi Agus Priawan, aksi ini merupakan bentuk ekspresi mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial.
“Benar, kami akan turun di dua titik, di DPRD Kota Batam dan Polda Kepri. Aksi ini adalah suara kegelisahan mahasiswa Batam sekaligus solidaritas atas berbagai persoalan nasional yang menyentuh rakyat kecil,” ujar Muryadi, saat dihubungi Republikbersuara.com. Senin (1/9/2025) pagi
Berikut Tujuh Tuntutan Mahasiswa
1. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Menurut mahasiswa, keputusan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap rakyat yang masih bergelut dengan persoalan ekonomi.
2. Mendorong reformasi di tubuh Polri. Aksi ini menyoroti maraknya kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika oleh aparat.
3. Menuntut penyelesaian hukum yang adil terhadap kasus korban ojek online. Mereka menilai aparat lamban dalam menindak kasus kekerasan dan kriminalitas yang menimpa para pekerja lapangan.
4. Mendesak penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut dianggap menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
5. Menuntut pembebasan massa aksi yang ditahan di berbagai daerah. Menurut mahasiswa, penangkapan demonstran mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.
6. Meminta transparansi dalam pembahasan RKUHP. Mahasiswa menilai banyak pasal dalam rancangan undang-undang tersebut cacat formil dan berpotensi membungkam kebebasan sipil.
7. Mengawal isu-isu kerakyatan lain yang selama ini terabaikan. Mereka menegaskan DPR dan aparat penegak hukum harus kembali berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi ini diprediksi akan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah personel keamanan telah disiagakan baik di sekitar kantor DPRD maupun di lingkungan Mapolda Kepri. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka akan berlangsung damai, dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta teatrikal jalanan sebagai simbol perlawanan.
Selain menyuarakan tuntutan lokal, mahasiswa Batam juga menegaskan bahwa gerakan ini adalah bagian dari gelombang nasional. Mereka menilai, di banyak daerah, masyarakat mengalami keresahan yang sama: ketidakadilan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan lemahnya keberpihakan negara pada rakyat.
Muryadi menambahkan, aksi ini tidak hanya ditujukan untuk menekan pemerintah pusat, tetapi juga untuk mengingatkan wakil rakyat di daerah agar tidak abai terhadap suara mahasiswa. “Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa Batam tidak tinggal diam. DPRD dan Polda harus mendengar aspirasi kami,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih melakukan koordinasi untuk memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Batam menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa ini sebagai upaya menjaga demokrasi dan menuntut keadilan sosial di Indonesia.
(jim)
Komentar