Republikbersuara.com, Batam – Isu kemiskinan dan pengangguran di Kota Batam kembali mencuat seiring dengan rencana Pemerintah Kota Batam menggelar Pesta Rakyat sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam (30/8/2025) akhirnya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Namun, penundaan ini tidak serta-merta menghapus kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai pesta rakyat hanyalah bentuk euforia sesaat yang menghabiskan anggaran, sementara masalah nyata yang dihadapi warga miskin Batam masih jauh dari kata selesai.
“Masyarakat masih banyak yang miskin, pengangguran masih tinggi. Apa tidak pernah dipikirkan sama pemerintah? Justru pesta rakyat dianggap lebih penting daripada memikirkan nasib rakyat kecil,” ujar Biardo Hasudungan kepada Republikbersuara.com, Sabtu , Sabtu (30/8/2025) sore
Menurut Biardo, kondisi ekonomi masyarakat Batam saat ini memprihatinkan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat lesunya industri, sementara sektor informal juga semakin sesak dengan persaingan. Tingginya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi beban tambahan yang menghimpit keluarga miskin di kota industri ini.
Ia menilai, kebijakan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, lebih menonjolkan kegiatan seremonial ketimbang mencari solusi konkret. “Jalan keluarnya tidak ada, memikirkan nasib warga yang saat ini masih banyak kekurangan dan pengangguran tinggi pun tidak terlihat. Jangan hanya memikirkan euforia,” pungkasnya.
Pengamat kebijakan publik di Batam juga mengingatkan bahwa pesta rakyat semacam ini seringkali menjadi alat pencitraan politik yang hanya memberi hiburan sesaat. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan banyak warga masih hidup di rumah-rumah sempit, bekerja serabutan, bahkan sebagian bergantung pada bantuan sosial yang nilainya pun tidak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari.
Kritik lain datang dari kalangan buruh. Mereka menilai pemerintah kota seharusnya lebih serius dalam membuka lapangan kerja baru, mengawasi praktik outsourcing yang merugikan pekerja, serta memberikan insentif bagi investor yang benar-benar berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.
Kekecewaan masyarakat ini mencerminkan adanya jurang antara prioritas pemerintah dengan kebutuhan riil warga. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan semangat kemeriahan HUT Kemerdekaan dengan pesta rakyat. Namun di sisi lain, banyak keluarga Batam yang bahkan sulit membeli beras, membayar uang sekolah anak, atau melunasi sewa rumah bulanan.
Pertanyaan besar pun muncul di benak masyarakat, apakah pesta rakyat benar-benar diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang rapuh ini, ataukah hanya sebatas “hasrat birahi evoria pejabat” yang lebih mementingkan panggung meriah ketimbang penderitaan rakyatnya?
(Teddy Novianto)
Komentar