Republikbersuara.com, Batam – Masjid Shirathal Mustaqiim Greenland menjadi saksi bisu sikap Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri yang memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan praktik pembebasan pelaku narkotika atau yang dikenal dengan istilah 86 di Polsek Sagulung.
Suasana hujan gerimis di Masjid Shirathal Mustaqiim Greenland, Jumat (13/11/2026) siang, mendadak terasa suram ketika upaya awak media meminta keterangan kepada orang nomor satu di Polda Kepri tersebut berujung penolakan.
Usai menunaikan Salat Jumat, Kapolda Kepri yang telah ditunggu awak media justru langsung menuju mobil dinasnya. Dengan wajah berkerut di bagian dahi, Suhendri enggan memberikan penjelasan terkait diamankannya Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto oleh Paminal Polda Kepri bersama sejumlah anggota lainnya.
“Saya gak mau bicara, ke Kabid Humas saja,” ujar Suhendri singkat.
Sikap serupa ditunjukkan Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono. Saat dimintai tanggapan mengenai dugaan penyimpangan yang menyeret bawahannya, Anggoro langsung bergegas menuju mobil Toyota Fortuner BP 168.
“Ke Propam saja,” jawabnya singkat.
Sikap kedua pejabat utama kepolisian tersebut menjadi sorotan di tengah seriusnya dugaan penyimpangan yang mencoreng institusi kepolisian di Batam.
Rp50 Juta untuk Barang Bukti 1 Gram
Sorotan terhadap kasus Sagulung semakin tajam setelah muncul informasi mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp50 juta dalam penanganan perkara narkotika dengan barang bukti sekitar 1 gram.
Informasi tersebut dikonfirmasi Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri AKBP Deni Syam Arifal kepada Republikbersuara.com, Kamis (12/11/2026) malam.
“Uang yang diminta kepada pelaku sebesar Rp50 juta dengan barang bukti 1 gram,” ujar AKBP Deni Syam Arifal.
Baru Dilantik, Kapolsek Sagulung Terseret Dugaan Penyimpangan
Ironisnya, Iptu Yusan Saka Firman diketahui baru saja dilantik sebagai Kapolsek Sagulung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono.
Kini, nama pejabat yang baru menerima kepercayaan memimpin Polsek Sagulung justru terseret dalam dugaan praktik 86 perkara narkotika yang sedang ditangani Paminal Polda Kepri.
Kasus ini sekaligus menambah panjang daftar persoalan yang mengguncang jajaran Polresta Barelang.
Sebelumnya, empat personel Polsek Batam Kota juga diamankan Paminal Polda Kepri setelah diduga terlibat penyalahgunaan etomidate di Shark Club, One Mall Batam.
Rentetan perkara tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan internal berjalan, bagaimana pembinaan personel dilakukan, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika dugaan penyimpangan justru muncul dari aparat penegak hukum sendiri?
Kapolda dan Kapolresta Dituntut Transparan
Di tengah komitmen Kapolri memberantas narkoba serta membersihkan institusi kepolisian dari praktik menyimpang, dugaan keterlibatan aparat dalam perkara narkotika menjadi kontradiksi yang sulit diabaikan.
Publik tidak cukup hanya disuguhi penindakan terhadap anggota yang diduga bermasalah. Transparansi, ketegasan, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban institusi.
Sikap memilih tidak memberikan keterangan memang bukan bukti keterlibatan maupun kesalahan seseorang. Namun, ketika perkara yang mencuat menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan permintaan uang dalam penanganan narkotika, keterbukaan pejabat kepolisian menjadi sesuatu yang patut ditunggu masyarakat.
Pertanyaan mengenai dugaan 86 di Polsek Sagulung kini tidak hanya berhenti pada siapa yang diamankan Paminal.
Lebih jauh, publik menunggu penjelasan mengenai bagaimana dugaan praktik tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, serta sejauh mana pengusutan akan menyentuh tanggung jawab pengawasan dan kepemimpinan.
(jim)
Komentar