Republikbersuara.com, Batam – Praktik pembebasan pelaku narkoba atau dikenal dengan istilah 86 kembali mengguncang institusi kepolisian di Batam. Kali ini, sorotan mengarah kepada Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto yang diamankan Paminal Polda Kepri bersama sejumlah anggota lainnya, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini semakin mencengangkan setelah terungkap dugaan permintaan uang sebesar Rp50 juta terhadap seorang pelaku perkara narkotika dengan barang bukti sekitar satu gram.
Berdasarkan penelusuran investigasi Republikbersuara.com, uang tersebut diduga tidak sekadar diminta, tetapi pelaku bahkan dipaksa mencari pinjaman melalui aplikasi pinjaman online (pinjol) demi memperoleh uang yang disebut-sebut sebagai syarat pembebasan.
Informasi tersebut diperkuat pernyataan AKBP Deni Syam Arifal, Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri, kepada Republikbersuara.com, Kamis (12/11/2026) malam.
“Pelaku dipaksa pinjam pinjol sebesar Rp50 juta agar bisa dibebaskan oleh Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto,” ujar Deni.
Dugaan tersebut membuka persoalan serius. Jika benar terjadi, praktik ini bukan sekadar penyimpangan penanganan perkara narkotika, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menjerat korban dengan utang demi memperoleh kebebasan.
Ironisnya, Iptu Yusan Saka Firman diketahui baru saja dilantik sebagai Kapolsek Sagulung oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono.
Penangkapan tersebut menjadi pukulan serius bagi citra kepemimpinan Polresta Barelang. Terlebih, perkara ini muncul ketika institusi kepolisian tengah menggaungkan pemberantasan narkoba dan pembenahan internal.
Kasus Sagulung juga menambah daftar panjang persoalan yang menyeret personel Polresta Barelang.
Sebelumnya, empat anggota Polsek Batam Kota turut diamankan Paminal Polda Kepri setelah diduga terlibat penyalahgunaan etomidate di Shark Club, One Mall Batam.
Dua perkara yang muncul dalam waktu berdekatan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, pembinaan, serta kontrol pimpinan terhadap personel di lapangan.
Pengawasan Kapolresta Barelang Dipertanyakan
Rentetan dugaan penyimpangan tersebut kini menempatkan Kombes Pol Anggoro Wicaksono dalam sorotan.
Sebagai Kapolresta Barelang, tanggung jawab pengawasan dan pembinaan personel menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang terjadi di jajaran bawahannya.
Publik tentu menunggu bagaimana institusi menjawab praktik 86 yang disebut melibatkan permintaan uang puluhan juta rupiah, bahkan dengan cara memaksa seseorang mencari pinjaman pinjol.
Di tengah perang terhadap narkoba yang digaungkan Kapolri, dugaan aparat justru menjadikan perkara narkotika sebagai ruang transaksi menjadi kontradiksi serius yang membutuhkan penanganan transparan.
Kasus ini bukan hanya ujian bagi Paminal dan Bidpropam Polda Kepri dalam mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga ujian bagi kepemimpinan Polresta Barelang dalam memastikan pengawasan tidak berhenti sebatas slogan.
(jim)
Komentar