Republikbersuara.com, Batam – Empat personel Polsek Batam Kota yang terseret kasus penyalahgunaan etomidate di tempat hiburan malam Shark Club, One Mall Batam, segera menghadapi sidang kode etik. Paminal Polda Kepri mengaku telah menyiapkan dua alat bukti untuk diperlihatkan dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol. Oxy Yudha Pratesta mengungkapkan, pemberkasan perkara terhadap keempat personel tersebut telah rampung. Mereka juga disebut mengakui keterlibatannya saat menjalani pemeriksaan Paminal.
“Ada dua alat barang bukti yang akan kita tunjukkan di sidang kode etik dan saat ini pemberkasan sudah siap dan akan disidangkan dalam seminggu ini,” ujar Oxy Yudha Pratesta kepada Republikbersuara.com, Senin (9/11/2026) pagi.
Empat personel yang terseret dalam perkara ini masing-masing Kanit Reskrim Polsek Batam Kota Iptu Rahmat Susanto serta tiga penyidik bernama Dores, Saffa, dan Indra.
Dalam perkara tersebut, keempat personel diduga memesan etomidate kepada Aiptu OK untuk digunakan di Shark Club, kawasan Batam Centre.
Persiapan sidang kode etik ini menjadi tahapan penting dalam menentukan konsekuensi kedinasan terhadap para personel yang diduga terlibat. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menjadi sorotan dalam penanganan perkara yang mencoreng institusi kepolisian tersebut.
Dua Mantan Wakapolda Soroti Lemahnya Pengawasan
Sebelumnya, mantan Wakapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Didi Haryono melontarkan kritik keras terhadap sistem pengawasan internal Polresta Barelang. Ia menilai munculnya kembali persoalan serupa menjadi indikasi lemahnya fungsi pengawasan yang semestinya berjalan secara berjenjang.
“Kejadian berulang tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dari atasan dan pimpinannya sangat lemah,” ujar Didi Haryono kepada Republikbersuara.com, Sabtu (31/10/2026).
Purnawirawan jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian 1986 yang pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat itu menegaskan, keterlibatan anggota dalam kasus narkotika tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelanggaran individu.
Menurutnya, perkara tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepemimpinan, pembinaan, serta efektivitas pengawasan internal kepolisian.
“Ini kuncinya di pemimpin sampai anggota hancur karena keterlibatan narkoba,” tegas Didi.
Sorotan serupa disampaikan mantan Kapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah. Ia mempertanyakan sejauh mana pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya telah dijadikan pelajaran oleh pimpinan Polresta Barelang.
“Sudah ada kegagalan dalam pembinaan. Kini kenapa Kombes Anggoro Wicaksono tidak pernah belajar dengan keadaan lama terkait keterlibatan anggota Polresta Barelang dalam kasus narkoba,” ujarnya.
Kapolresta Barelang Bantah Pengawasan Lemah
Menanggapi kritik dua mantan petinggi Polda Kepri tersebut, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono membantah anggapan bahwa dirinya maupun jajaran pimpinan tidak menjalankan fungsi pengawasan.
Ia meminta agar kritik tidak berkembang menjadi spekulasi yang seolah-olah menggambarkan pimpinan kepolisian tidak bekerja.
“Jangan mudah berspekulasi dan beropini seolah-olah kami tidak melakukan pengawasan atau pimpinan tidak bekerja. Dari jajaran atas hingga bawah, kami sudah memberikan arahan secara gamblang bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan, apalagi keterlibatan dalam narkotika,” tegas Anggoro.
Anggoro mengklaim komitmen terhadap larangan penyalahgunaan narkotika telah berulang kali disampaikan kepada seluruh personel. Ia juga menegaskan tidak akan membenarkan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, siapa pun orangnya.
“Dalam setiap momen dan kesempatan, kami selalu menyampaikan komitmen tersebut. Saya tegaskan, siapa pun anggota yang melakukan pelanggaran, tidak ada alasan untuk membenarkannya,” katanya.
Kapolresta Barelang itu bahkan menyatakan siap menerima risiko dan tanggung jawab apabila persoalan tersebut menjadi konsekuensi dari jabatannya sebagai pimpinan.
“Jika persoalan ini menjadi risiko dan tanggung jawab saya, saya siap menghadapinya. Namun, seluruh proses tetap berjalan sesuai mekanisme, termasuk proses etik terhadap anggota yang terlibat,” ujarnya.
Kritik terhadap kepemimpinan Kapolresta Barelang juga mendapat perhatian Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan.
Ismail mengingatkan bahwa pejabat publik tidak seharusnya bersikap alergi terhadap kritik, terlebih kritik tersebut datang dari mantan petinggi kepolisian yang memiliki pengalaman panjang di institusi Polri.
“Kritik dua jenderal mantan petinggi Polda Kepri seharusnya menjadi semangat dan vitamin bagi Kapolresta Barelang. Jangan justru terkesan alergi terhadap kritik,” tegas Ismail kepada media, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, kritik yang disampaikan Yan Fitri Halimansyah dan Didi Haryono semestinya diterima sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan pembinaan personel di lingkungan Polresta Barelang.
Ia menilai pengalaman kedua mantan jenderal tersebut seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi jajaran kepolisian yang saat ini memegang tanggung jawab kepemimpinan.
“Siapa pun yang memberikan kritik, baik kepada individu maupun lembaga, seharusnya dijadikan vitamin. Artinya, masih ada masyarakat yang peduli dan menginginkan adanya perbaikan,” katanya.
Ismail bahkan menyampaikan pernyataan keras kepada pejabat publik yang tidak siap menerima kritik.
“Kalau tidak mau dikritik, tidak usah menjadi pejabat publik. Lebih baik mundur!” pungkas Ismail.
(jim)
Komentar