Republikbersuara.com, Batam – Peredaran rokok ilegal merek Lenox yang kian mengganas di Batam kembali menyeret perhatian publik terhadap kinerja pengawasan Bea Cukai. Dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan kini semakin menguatkan desakan agar aparat tidak hanya menyasar pedagang kecil, tetapi berani membongkar jaringan distribusi hingga pengendali utama.
Di tengah sorotan tersebut, nama RL atau RB, yang disebut sebagai pengusaha lokal Batam, muncul dalam informasi sumber sebagai sosok yang diduga mengendalikan peredaran rokok Lenox.
“RL atau RB (pengusaha lokal Batam) pengendalinya,” ujar singkat sumber kepada Republikbersuara.com, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Namun, hingga kini belum terdapat keterangan resmi yang mengonfirmasi dugaan tersebut maupun menjelaskan peran RL atau RB dalam jaringan peredaran Lenox.
Sorotan lainnya mengarah pada dugaan pemberian kompensasi kepada wartawan. Sebelumnya, Putra Ade Tafonao yang disebut sebagai koordinator pembagian jatah kompensasi wartawan, menyampaikan nominal Rp100 ribu.
“Siap… Kita 100 bantuan dari sini bg. Banyak yang perlu dikondisikan bg,” ujar Putra dalam percakapan yang diterima Republikbersuara.com.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai maksud pemberian kompensasi dan pihak-pihak yang terlibat. Konteks, tujuan, serta mekanisme pemberian uang tersebut masih perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta.
Sementara itu, sorotan terhadap peredaran Lenox sebelumnya juga disertai desakan dari pihak yang mengatasnamakan ormas agar Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri segera mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.
Desakan itu tidak semestinya berhenti pada penangkapan pedagang atau penyitaan barang di lapangan. Bea Cukai Batam dan Polda Kepri dituntut menelusuri jalur distribusi, sumber pasokan, serta pihak yang diduga memiliki kendali terhadap peredaran Lenox.
Jangan Berhenti di Pedagang Kecil
Penegakan hukum terhadap rokok ilegal seharusnya tidak hanya memperlihatkan aktivitas operasi dan penyitaan, tetapi juga menghasilkan pengungkapan jaringan yang bertanggung jawab atas pasokan dan distribusi.
Jika pedagang kecil menjadi pihak yang paling mudah dijangkau, sementara pemasok dan pengendali utama tidak pernah tersentuh, maka efektivitas pengawasan patut dipertanyakan.
Apalagi, apabila muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu atau kemungkinan perlindungan oleh oknum organisasi masyarakat, aparat harus mengujinya melalui penyelidikan yang transparan dan profesional.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun, setiap nama yang disebut dalam dugaan keterlibatan juga harus diberikan ruang klarifikasi dan tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.
Bea Cukai dan Polda Kepri Diuji
Bea Cukai Batam dan Polda Kepri kini menghadapi tuntutan publik untuk menjelaskan sejauh mana jaringan peredaran Lenox telah ditelusuri.
Apakah pemasok utama sudah diidentifikasi? Siapa yang mengendalikan distribusi? Bagaimana rokok tersebut masuk dan beredar di Batam? Apakah dugaan keterlibatan pihak tertentu telah diperiksa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif tentang komitmen pemberantasan rokok ilegal.
Pada akhirnya, keberanian aparat tidak diukur dari banyaknya barang yang disita atau pedagang yang ditindak. Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan membongkar jaringan hingga ke sumber pasokan dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Publik kini menunggu apakah Bea Cukai Batam dan Polda Kepri benar-benar berani mengungkap jaringan Lenox hingga ke akar, atau dugaan ketidakmerataan penindakan akan terus menjadi pertanyaan yang menggantung?
(jim)
Komentar