Republikbersuara.com, Jakarta – Kebijakan mutasi dan perombakan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai sorotan keras Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai pergeseran sejumlah pejabat strategis tersebut bukan semata-mata konsolidasi organisasi, melainkan mengarah pada apa yang disebutnya sebagai “regrouping sehaluan”.
Istilah tersebut merujuk pada dugaan pengumpulan kembali pejabat internal yang dinilai memiliki kesamaan arah atau kedekatan dengan pimpinan baru. Penilaian itu menjadi sorotan di tengah perubahan personel yang disebut berlangsung secara masif di sejumlah posisi strategis Polri.
IPW juga menyoroti masuknya sejumlah perwira dari luar struktur Polri ke jabatan strategis. Dalam catatannya, terdapat sekitar tiga perwira dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta sembilan hingga sepuluh perwira dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergerakan personel tersebut menambah perhatian terhadap arah penataan organisasi Polri, terutama terkait pertimbangan penempatan pejabat dan dampaknya terhadap dinamika internal institusi.
Selain itu, rotasi jabatan disebut berlangsung cepat dan menjangkau hampir seluruh posisi strategis, termasuk sejumlah kepala kepolisian daerah (kapolda). Posisi Wakapolri disebut tidak termasuk dalam perombakan yang disoroti IPW tersebut.
Berpotensi Picu Kekecewaan Internal
Di balik perombakan itu, IPW menilai terdapat potensi kekecewaan di kalangan perwira yang terdampak mutasi, khususnya mereka yang belum lama menduduki jabatan sebelumnya.
Perubahan jabatan dalam waktu relatif singkat dinilai dapat memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan dan arah kebijakan penempatan personel. Namun, IPW memperkirakan ketidakpuasan tersebut tidak akan berkembang menjadi perlawanan terbuka, mengingat kuatnya budaya hierarki dan kepatuhan dalam tubuh Polri.
Sorotan IPW ini menempatkan kebijakan mutasi bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai isu mengenai pola kepemimpinan, penataan personel, dan dinamika hubungan internal di institusi kepolisian.
Meski demikian, istilah “regrouping sehaluan” merupakan penilaian IPW terhadap arah perombakan tersebut.
(Isa Mulyadi)
Komentar