Republikbersuara.com, Batam – Jejak dana Yuwangki dipertanyakan. Pemerintah didesak ungkap sumber uang dan proses verifikasinya
Ada yang janggal dengan aliran dana di balik proyek Sekolah Rakyat di Batam.
Pertanyaan itu kini mencuat setelah muncul dugaan adanya dana atau kontribusi dari pihak yang dikaitkan dengan jaringan kartel narkotika Yuwangki masuk ke dalam program pemerintah tersebut.
Persoalannya bukan sekadar soal siapa yang memberikan uang.
Pertanyaan terbesarnya, dari mana uang itu berasal, siapa yang menerimanya, dan mengapa bisa lolos masuk ke proyek pemerintah?
Nama Yuwangki sendiri disebut dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika dan pencucian uang (TPPU) yang ditangani aparat penegak hukum.
Jika dugaan keterkaitan dana tersebut benar, persoalannya tentu menjadi jauh lebih serius. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang membawa kepentingan publik dan semestinya terbebas dari aliran dana yang sumbernya bermasalah.
Di sinilah transparansi pemerintah diuji.
Siapa penyandang dananya? Berapa nilainya? Melalui siapa dana tersebut disalurkan? Apakah identitas serta latar belakang pemberi dana sudah diverifikasi? Dan apakah sumber dananya pernah diperiksa?
Sejumlah pertanyaan itu kini menjadi bola panas yang tidak bisa dijawab hanya dengan pernyataan normatif.
Apalagi, dugaan tersebut disebut tidak berhenti pada proyek Sekolah Rakyat. Nama yang sama juga dikaitkan dengan kontribusi dalam proyek revitalisasi Pasar Jodoh.
Jika memang tidak ada persoalan, pemerintah seharusnya tidak kesulitan menjelaskan seluruh mekanisme penerimaan dana tersebut secara terbuka.
Sebaliknya, apabila kemudian ditemukan bahwa dana yang masuk memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, persoalannya dapat berkembang menjadi masalah hukum baru.
Program untuk rakyat jangan sampai berubah menjadi pintu masuk uang yang sumbernya dipertanyakan.
Victor meminta pemerintah tidak menutup diri dan segera memberikan penjelasan kepada publik.
“Publik berhak mengetahui apakah seluruh penyumbang telah diverifikasi secara memadai atau hanya diterima berdasarkan pengakuan dan kontribusi yang diberikan,” ujar Victor kepada Republikbersuara.com, Minggu (6/9/2026) siang.
Sorotan publik kini mengarah pada satu hal, mekanisme pemeriksaan sumber dana.
Sebab, ketika nama seseorang yang dikaitkan dengan jaringan narkotika muncul di sekitar proyek pemerintah, pertanyaannya bukan lagi semata-mata soal nominal.
Ini soal asal-usul uang.
Dan apabila uang tersebut benar-benar berasal dari hasil kejahatan, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana uang itu bisa berada di dalam program yang menggunakan nama dan kepentingan pemerintah.
Pemerintah pun didesak membuka dokumen dan menjelaskan rantai penerimaan dana tersebut secara transparan, termasuk pihak yang memberikan rekomendasi, melakukan verifikasi, menerima, mengelola, serta menggunakan dana atau kontribusi dimaksud.
Sampai ada penjelasan resmi dan bukti yang dapat diverifikasi, dugaan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan, bukan kesimpulan bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana.
Namun satu hal sudah jelas,
Jika benar ada jejak uang bermasalah yang masuk ke proyek pemerintah, ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ini alarm serius yang wajib dibongkar sampai ke sumbernya.
(Tim Redaksi)
Komentar