Republikbersuara.com, Batam – Kritik keras dua mantan jenderal kepolisian terhadap lemahnya pembinaan dan pengawasan anggota Polresta Barelang akhirnya mendapat respons langsung dari Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono.
Anggoro angkat suara di hadapan awak media usai ekspos di lobi Mapolresta Barelang, Selasa (3/11/2026) pagi. Namun, pernyataan yang disampaikan justru memperlihatkan sikap defensif di tengah sorotan terhadap dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam perkara narkotika.
Sebelumnya, mantan Wakapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Didi Haryono melontarkan kritik keras terhadap sistem pengawasan internal Polresta Barelang. Ia menilai, munculnya kembali persoalan serupa menjadi indikasi lemahnya fungsi pengawasan yang semestinya berjalan secara berjenjang.
“Kejadian berulang tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dari atasan dan pimpinannya sangat lemah,” ujar Didi Haryono kepada Republikbersuara.com, Sabtu (31/10/2026).
Purnawirawan jenderal bintang dua yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1986 dan pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat itu menegaskan, persoalan keterlibatan anggota dalam kasus narkotika tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelanggaran individu.
Menurutnya, kasus tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepemimpinan, pembinaan, serta efektivitas pengawasan internal kepolisian.
“Ini kuncinya di pemimpin sampai anggota hancur karena keterlibatan narkoba,” tegas Didi.
Sorotan serupa juga disampaikan mantan Kapolda Kepri Irjen Pol (Purn) Yan Fitri Halimansyah. Ia mempertanyakan sejauh mana pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya telah dijadikan pelajaran oleh pimpinan Polresta Barelang.
“Sudah ada kegagalan dalam pembinaan. Kini kenapa Kombes Anggoro Wicaksono tidak pernah belajar dengan keadaan lama terkait keterlibatan anggota Polresta Barelang dalam kasus narkoba,” ujarnya.
Anggoro Membantah Pengawasan Lemah
Menanggapi kritik dua mantan petinggi Polda Kepri tersebut, Anggoro secara tegas membantah anggapan bahwa dirinya maupun jajaran pimpinan Polresta Barelang tidak menjalankan fungsi pengawasan.
Ia meminta agar kritik tidak berkembang menjadi spekulasi yang seolah-olah menggambarkan pimpinan kepolisian tidak bekerja.
“Jangan mudah berspekulasi dan beropini seolah-olah kami tidak melakukan pengawasan atau pimpinan tidak bekerja. Dari jajaran atas hingga bawah, kami sudah memberikan arahan secara gamblang bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan, apalagi keterlibatan dalam narkotika,” tegas Anggoro.
Kapolresta Barelang itu mengklaim, komitmen terhadap larangan penyalahgunaan narkotika telah berulang kali disampaikan kepada seluruh personel dalam berbagai kesempatan.
Ia juga menegaskan tidak akan membenarkan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, siapa pun orangnya.
“Dalam setiap momen dan kesempatan, kami selalu menyampaikan komitmen tersebut. Saya tegaskan, siapa pun anggota yang melakukan pelanggaran, tidak ada alasan untuk membenarkannya,” katanya.
Anggoro bahkan menyatakan siap menerima risiko dan tanggung jawab apabila persoalan tersebut menjadi konsekuensi dari jabatannya sebagai pimpinan.
“Jika persoalan ini menjadi risiko dan tanggung jawab saya, saya siap menghadapinya. Namun, seluruh proses tetap berjalan sesuai mekanisme, termasuk proses etik terhadap anggota yang terlibat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons atas kritik yang tidak hanya menyasar perilaku anggota, tetapi juga mempertanyakan efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan di tubuh Polresta Barelang.
Di tengah polemik tersebut, publik kini menanti apakah komitmen pengawasan yang ditegaskan Kapolresta Barelang benar-benar tercermin dalam langkah pembenahan konkret, atau sekadar menjadi pernyataan di tengah tekanan kritik.
Sebab, dalam institusi kepolisian, pengawasan bukan hanya soal memberikan arahan dan larangan, melainkan juga memastikan setiap personel benar-benar menjalankan aturan serta mencegah pelanggaran berulang.
(jim)
Komentar