Republikbersuara.com, Batam – Polemik peredaran beras ilegal dari Thailand kembali menghangat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka mengungkap adanya dugaan masuknya beras impor tanpa izin ke wilayah Batam. Informasi tersebut mencuat setelah pemerintah menemukan ratusan ton beras ilegal di Pelabuhan Sabang, Aceh, yang diduga merupakan bagian dari jaringan penyelundupan beras asal Thailand.
Pernyataan tegas Mentan disampaikan pada Minggu (23/11/2025) usai turun langsung melakukan penindakan bersama Satgas Pangan di Aceh. Dalam keterangannya, Amran memastikan pihaknya telah mengaktifkan koordinasi lintas institusi untuk menindaklanjuti potensi penyelundupan yang kini diduga merambah Batam.
Mentan Hubungi Kapolda Kepri
Amran mengatakan dirinya langsung menghubungi Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, tak lama setelah menerima laporan terkait dugaan masuknya beras ilegal tersebut ke Batam.
“Kami baru saja menelpon Kapolda-nya. Ada laporan bahwa di Batam juga ada beras yang masuk,” tegas Amran, menandakan bahwa dugaan tersebut tengah menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Amran, informasi awal mengenai peredaran beras ilegal di Batam muncul setelah terungkapnya sindikat besar impor beras tanpa izin yang beroperasi melalui Pelabuhan Sabang. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa laporan di Batam masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan jumlah dan alur distribusinya.
“Kami mendapatkan laporan bahwa di Batam ada yang masuk (beras ilegal). Tetapi itu belum bisa kami pastikan,” lanjutnya.
Pengungkapan di Sabang: 250 Ton Beras Asal Thailand
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan aparat gabungan menemukan sekitar 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang yang berada di kawasan Pelabuhan Sabang, Aceh. Beras tersebut, yang diduga kuat berasal dari Thailand, masuk ke Indonesia tanpa prosedur perizinan resmi dari pemerintah pusat.
Gudang milik PT Multazam Sabang Group itu langsung disegel. Seluruh aktivitas bongkar muat dan distribusi dihentikan total, sementara aparat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemilik gudang dan operator transportasi.
Temuan ini bertentangan dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa stok beras nasional mencukupi, sehingga impor tambahan tidak diperlukan. Pemerintah juga menyoroti potensi kerugian negara serta dampak negatif terhadap petani lokal jika beras ilegal tersebut lolos ke pasar.
Diduga Jaringan Terorganisir
Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Kepri, Kabareskrim Polri, dan Pangdam untuk memperkuat pengawasan jalur laut, terutama yang rentan dijadikan akses penyelundupan.
Ia juga menyampaikan bahwa impor ilegal ini diduga bukan aksi insidental, tetapi merupakan kegiatan terencana yang dilakukan secara sistematis tanpa persetujuan pemerintah.
“Ini bukan masuk begitu saja. Ada indikasi kegiatan yang sudah disiapkan dan dilakukan tanpa izin negara,” ujar Amran.
Batam dalam Bidikan
Batam menjadi perhatian karena letaknya yang strategis dan kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional. Pemerintah menduga bahwa sebagian beras ilegal yang masuk melalui Sabang berpotensi dialihkan ke wilayah-wilayah dengan aktivitas pelabuhan yang padat, salah satunya Batam.
(jim)
Komentar