Republikbersuara.com, Batam – Penjelasan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait proyek rekonstruksi Jalan Gajah Mada yang disebut sebagai upaya menghadirkan jalan lebih aman dan nyaman justru menuai kritik dari masyarakat. Sejumlah warga menilai pernyataan tersebut tidak menyentuh akar persoalan, yakni waktu pelaksanaan proyek yang dilakukan saat jam sibuk sehingga memicu kemacetan panjang setiap hari.
Sejak pekerjaan dimulai pada 25 Juli 2026, arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada mengalami kepadatan luar biasa. Kondisi semakin memburuk setelah aktivitas sekolah kembali normal pada 27 Juli 2026. Antrean kendaraan dilaporkan mengular dari kawasan Tiban Centre hingga Flyover Sei Ladi dengan panjang diperkirakan mencapai dua hingga tiga kilometer.
Warga tidak mempersoalkan adanya perbaikan jalan. Namun, mereka mempertanyakan kebijakan BP Batam yang tetap mengerjakan proyek pada pagi hingga sore hari, saat masyarakat berangkat bekerja dan mengantar anak ke sekolah.
Sementara itu, BP Batam menyatakan rekonstruksi ruas Jalan Gajah Mada mulai dari Pura Agung Amertha Buana hingga Taman Kota merupakan bentuk komitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat. Perbaikan tersebut disebut sebagai solusi atas kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan pengguna jalan, dengan target penyelesaian selama satu bulan apabila kondisi cuaca mendukung.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab keresahan masyarakat.
“Teori bicara gampang saja. Masalahnya mereka (BP Batam) mikir enggak waktu masyarakat beraktivitas itu di jam pengerjaan? Kami harus masuk kantor untuk bekerja. Kalau macet begini, otomatis kami terlambat,” ujar Muhammad Fendi, Selasa (29/7/2026).
Menurut Fendi, dampak kemacetan tidak hanya dirasakan para pekerja, tetapi juga pelajar yang harus berangkat maupun pulang sekolah dalam kondisi lalu lintas yang lumpuh.
“Tidak hanya yang bekerja di kantor, anak-anak yang sekolah juga pasti terlambat masuk maupun pulang sekolah. Kenapa pengerjaan tidak dilakukan malam hari saja?” katanya.
Ia menegaskan, keterlambatan akibat kemacetan berpotensi merugikan para pekerja karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak akan mentoleransi alasan proyek pemerintah.
“Kami warga Batam digaji bukan oleh BP Batam, tetapi oleh perusahaan tempat kami bekerja. Kalau gaji kami dipotong karena terlambat, apakah BP Batam mau menggantinya?” tegasnya.
Fendi berharap BP Batam tidak hanya menyampaikan alasan normatif, tetapi juga mempertimbangkan hak masyarakat sebagai pengguna jalan yang setiap hari bergantung pada akses tersebut.
“Dalih seperti itu tidak layak disampaikan ke masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi, bukan alasan. Pikirkan juga hak pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah yang sampai harus pulang menjelang magrib karena terjebak macet. Hampir magrib kami baru sampai rumah gara-gara antrean kendaraan sampai tiga kilometer,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
Komentar