Republikbersuara.com, Jakarta – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, angkat bicara menanggapi polemik penetapan dua guru PG Djuwita berinisial DS dan FS sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak.
Edward menilai, proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Kepri merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus diuji melalui proses persidangan, bukan justru dipersoalkan melalui tudingan intervensi terhadap penyidik.
Ia menyayangkan apabila penasihat hukum (PH) kedua tersangka dinilai lebih mempersoalkan proses penyidikan ketimbang mempersiapkan pembelaan hukum terhadap kliennya di pengadilan.
“Sebagai penasihat hukum, sebaiknya nanti di persidangan yang membuktikan. Bukan mempersoalkan tata cara penyidik yang disebut-sebut melakukan intervensi. Silakan dibuka di persidangan,” ujar Edward kepada Republikbersuara.com, Sabtu (14/11/2026) melalui sambungan telepon.
Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya, pembuktian perkara menjadi kewenangan proses peradilan melalui Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim.
Edward menegaskan, penyidik tentu harus mempertanggungjawabkan dasar penetapan tersangka, sementara penasihat hukum juga memiliki ruang yang sama untuk menguji dan membantah konstruksi perkara melalui pembelaan di pengadilan.
“Penyidik pasti ada dua alat bukti untuk disidangkan dan PH tentunya juga sama. Advokat bagi seorang klien tentunya memahami proses perkara yang dihadapi. Ada Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim beserta anggota lainnya. Di sanalah perkara tersebut dibuka berdasarkan fakta,” tegasnya.
Tak hanya itu, Edward juga menyoroti laporan penasihat hukum DS dan FS ke Propam Polda Kepri terkait dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan.
Menurutnya, dugaan intimidasi tersebut juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar disampaikan sebagai klaim sepihak.
“Terkait delik yang dilaporkan PH dua tersangka DS dan FS ke Propam Polda Kepri, yang disebutkan ada intimidasi, juga harus dibuktikan di persidangan, bukan katanya para tersangka,” pungkasnya
(Isa Mulyadi)
Komentar