Republikbersuara.com, Tanjungpinang – Persoalan di lingkungan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan Kepulauan Riau (Disdik Kepri) kembali menjadi sorotan.
Dugaan pungutan liar dalam proyek, persoalan penggunaan pelat nomor kendaraan dinas hingga konflik internal antara pimpinan dan staf disebut terus bermunculan dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir.
Rangkaian persoalan tersebut kini memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah berbagai masalah itu sekadar insiden yang berdiri sendiri, atau ada persoalan mendasar dalam tata kelola dan kepemimpinan di BTIKP?
Sorotan pun mengarah kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Gubernur Kepulauan Riau dinilai tidak semestinya hanya menunggu persoalan berikutnya mencuat ke publik.
Ketua LSM Peduli Kepri, Sulaiman Jamat, mendesak Gubernur Kepri melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepala BTIKP.
Menurut Sulaiman, evaluasi penting dilakukan karena persoalan yang berulang berpotensi menunjukkan adanya masalah yang lebih serius dalam pengelolaan organisasi.
“Kami menilai Gubernur Kepri perlu turun tangan melakukan evaluasi secara objektif dan terbuka. da Jangan sampai persoalan yang berulang justru dibiarkan menjadi budaya dalam birokrasi,” ujar Sulaiman Jamat, kepada Republikbersuara.com, Senin (14/9/2026)
Ia menilai seorang pimpinan perangkat daerah tidak cukup hanya mampu menjalankan fungsi administratif. Seorang kepala organisasi juga dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan komunikasi serta kecakapan menyelesaikan persoalan internal secara profesional.
Sebab, ketika konflik dan berbagai dugaan persoalan terus muncul, sementara penyelesaiannya tidak terlihat secara terbuka, publik wajar mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di dalamnya.
“Kalau persoalan datang silih berganti, tentu pemerintah harus melihat persoalan itu secara serius. Jangan setiap masalah dianggap berdiri sendiri tanpa melihat apakah ada persoalan mendasar dalam tata kelola dan kepemimpinan,” katanya.
Bukan Menghakimi, Tapi Membuka Fakta
Sulaiman menegaskan, desakan evaluasi bukan berarti pemerintah harus langsung menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran.
Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk membongkar persoalan secara objektif dengan menguji setiap dugaan berdasarkan fakta, bukti, aturan dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Jika ditemukan pelanggaran, menurut dia, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan.
Namun apabila dugaan tersebut tidak terbukti, pemerintah juga wajib memberikan penjelasan secara transparan agar isu yang berkembang tidak berubah menjadi fitnah maupun spekulasi.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi besar. Evaluasi kepemimpinan adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan pembenahan birokrasi,” tegasnya.
Menurut Sulaiman, Gubernur Kepri memiliki tanggung jawab memastikan seluruh perangkat daerah bekerja berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
BTIKP, kata dia, harus menjadi organisasi yang dikelola secara profesional, berintegritas dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta kondusif.
Publik Menunggu Sikap Gubernur
Jika evaluasi nantinya menemukan persoalan serius dalam aspek kepemimpinan maupun tata kelola, Sulaiman meminta Gubernur tidak ragu mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Sebab, membiarkan persoalan yang terus berulang tanpa evaluasi berpotensi memperburuk kondisi internal sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepri.
Kini bola berada di tangan Gubernur Kepri.
Apakah rangkaian persoalan di BTIKP akan dibuka dan dievaluasi secara menyeluruh, atau kembali dibiarkan hingga persoalan berikutnya meledak ke ruang publik
(jim)
Komentar