Republikbersuara.com, Batam – Dugaan kuat adanya jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di lingkungan tempat hiburan malam (THM) kembali mengguncang Batam. Operasi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap sejumlah tempat hiburan yang dikaitkan dengan jaringan berlabel Planet membuka persoalan yang jauh lebih besar, siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, dan sejauh mana jaringan tersebut telah berakar di Batam?
Istilah “kartel narkotika” dalam pemberitaan ini merujuk pada dugaan jaringan terorganisir yang bekerja sama dalam mengendalikan pasokan, distribusi hingga pemasaran narkotika. Namun, penyebutan tersebut tetap merupakan dugaan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan serta proses hukum.
Rangkaian pengungkapan kasus di lingkungan THM yang dikaitkan dengan jaringan Planet juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan aparat penegak hukum (APH) di Batam.
Sorotan semakin menguat setelah Bareskrim Polri melakukan operasi dan mengungkap dugaan peredaran narkotika di salah satu lokasi hiburan tersebut. Kondisi itu membuat publik bertanya-tanya, mengapa dugaan aktivitas narkotika di lingkungan tempat hiburan dapat berlangsung hingga akhirnya harus ditindak oleh aparat dari tingkat pusat.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, KH Luqman Rifa’i, meminta aparat penegak hukum tidak pasif menghadapi jaringan narkotika yang dinilai mengancam masyarakat dan generasi muda.
Menurutnya, persoalan narkotika di Batam tidak lagi dapat dipandang semata sebagai kejahatan jalanan. Jika benar terdapat jaringan terorganisir yang memanfaatkan tempat hiburan sebagai bagian dari mata rantai distribusi, maka pengungkapan harus diarahkan hingga ke aktor utama.
“Alarm Batam sudah dikuasai kartel dan terkesan tutup mata dan telinga. Ini sudah fakta, Batam sudah tidak aman. Generasi akan hancur di tangan kartel,” ujar KH Luqman Rifa’i, Minggu (16/8/2026).
Ia juga menyoroti istilah “Kerajaan Hitam Planet” yang selama ini muncul dalam sorotan publik. Menurutnya, jika dugaan tersebut memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup, aparat harus membongkarnya secara menyeluruh, bukan berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan.
“Jaringan Kerajaan Hitam Planet sudah menjadi musuh bagi bangsa. Polda Kepri dan Polresta Barelang jangan duduk diam dan hanya menjadi wayang,” tegasnya.
Desakan tersebut diarahkan kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono agar jaringan narkotika di Batam diperiksa secara serius, transparan dan berdasarkan bukti.
Operasi Bareskrim Polri terhadap jaringan yang dikaitkan dengan “Planet” semestinya menjadi momentum bagi aparat di daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan THM di Batam.
Sorotan MUI Batam tersebut kini menempatkan Polda Kepri dan Polresta Barelang pada tuntutan publik yang lebih besar: membuktikan bahwa tidak ada ruang aman bagi jaringan narkotika untuk beroperasi di Batam.
Publik juga menunggu apakah pengungkapan kasus yang dilakukan Bareskrim Polri akan dikembangkan hingga menemukan seluruh mata rantai jaringan atau berhenti pada tersangka yang telah diamankan.
Pada akhirnya, istilah “Kerajaan Hitam Planet” tidak boleh berhenti sebagai label atau narasi di ruang publik. Jika memang terdapat jaringan terorganisir di balik dugaan peredaran narkotika, maka bukti, aliran dana, komunikasi, pemasok dan aktor pengendali harus dibuka melalui proses penyidikan yang transparan.
Pertanyaan kini berada di meja aparat, apakah operasi Bareskrim Polri akan menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh mata rantai dugaan jaringan narkotika di Batam, atau persoalan “Kerajaan Hitam” itu kembali menjadi misteri.
(Tim Redaksi)
Komentar