Republikbersuara.com, Batam – Upaya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara non-prosedural menuju Malaysia kembali terbongkar di wilayah perairan Batam. Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri mengamankan sebuah speedboat yang diduga digunakan untuk membawa dua CPMI perempuan secara ilegal dari perairan Pulau Sambu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.
Pengungkapan itu dipimpin langsung Kasubditgakkum Ditpolairud Polda AKBP Andyka Aer kepada Republikbersuara.com, Senin (5/10/2026) pagi terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026 sekitar pukul 20.03 WIB. Polisi mengejar speedboat bermesin 1 x 40 PK berwarna biru-merah setelah mendapatkan informasi mengenai rencana pemberangkatan CPMI menuju Malaysia secara non-prosedural. Dua CPMI berhasil diamankan, sementara dua orang yang diduga sebagai tekong dan anak buah kapal (ABK) melarikan diri ke kawasan hutan Pulau Sambu.
“Pelarian itu tidak berlangsung lama. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, polisi mengamankan AM, yang disebut berperan sebagai tekong, di sebuah rumah warga di sekitar Pulau Sambu. Sementara seorang terduga ABK berinisial WI masih dalam pencarian,”ujar Andyka
Janji Kerja di Malaysia, Uang Jutaan Rupiah Mengalir
Andyka menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap dugaan pola pemberangkatan CPMI yang tidak berhenti pada pengemudi speedboat. Polisi menemukan adanya komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai agen di Malaysia serta pembayaran sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan menuju Malaysia.
“CPMI berinisial WA mengaku berkomunikasi dengan seseorang berinisial NAF di Malaysia terkait rencana keberangkatannya. WA disebut membeli tiket pesawat dari Lampung menuju Batam menggunakan biaya sendiri berdasarkan arahan seseorang berinisial EV, yang saat ini masih dalam penyelidikan,”tambahnya
Andyka menutukan, setelah tiba di Batam, WA dijemput menuju titik pertemuan di perairan Bulang. Ia kemudian disebut membayar Rp6 juta kepada EV melalui transfer rekening Bank BCA untuk biaya pemberangkatan dari Batam menuju Malaysia secara non-prosedural. WA dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Malaysia.
“Keterangan serupa juga muncul dari CPMI berinisial VI. Ia mengaku berkomunikasi dengan seseorang berinisial ST di Malaysia dan membeli tiket pesawat dari Jawa Tengah menuju Batam atas arahan pihak tersebut,”tegasnya
VI kemudian dijemput dari Pelabuhan Sagulung menuju Pulau Bulang menggunakan speedboat bermesin 15 PK. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, VI disebut menginap semalam di rumah seseorang berinisial FA. Dalam proses tersebut, VI mengaku menyerahkan Rp3 juta secara tunai kepada istri FA untuk biaya pemberangkatan menuju Malaysia.
VI disebut dijanjikan pekerjaan sebagai karyawan restoran di Malaysia.
Tekong Akui Terima Rp2 Juta Sekali Antar
Pemeriksaan terhadap AM turut membuka dugaan adanya sistem pembayaran dalam aktivitas pemberangkatan CPMI tersebut.
Kepada penyidik, AM disebut mengakui pernah mengantarkan CPMI dari Bulang menuju Malaysia secara non-prosedural bersama seorang ABK berinisial WR. Pengantaran tersebut dilakukan menggunakan speedboat bermesin 15 PK atas perintah seseorang berinisial TI.
AM juga disebut mengaku menerima upah Rp2 juta dari TI untuk setiap kali melakukan pengantaran CPMI ke Malaysia. Selain itu, terdapat upah tambahan apabila membawa pekerja migran dari Malaysia menuju Batam.
Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa pemberangkatan CPMI secara non-prosedural tersebut bukan sekadar perjalanan laut biasa, melainkan diduga melibatkan pola perekrutan, penjemputan, penampungan sementara hingga pengantaran lintas negara.
Polisi Sita Speedboat dan Ponsel
Dalam perkara ini, penyidik Ditpolairud Polda Kepri telah melakukan gelar perkara, menerbitkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, menetapkan AM sebagai tersangka serta menyita sejumlah barang bukti.
Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit speedboat bermesin 1 x 40 PK warna biru-merah dan satu unit telepon seluler merek Tecno berwarna hitam.
AM disangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 juncto Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Meski satu tersangka telah diamankan, penyidikan perkara ini masih menyisakan sejumlah nama yang disebut dalam keterangan para CPMI maupun tersangka. Beberapa di antaranya masih berstatus dalam penyelidikan atau pencarian.
Karena itu, pengungkapan perkara ini berpotensi membuka lebih jauh siapa yang berada di balik rantai pemberangkatan CPMI non-prosedural tersebut—mulai dari pihak yang merekrut, mengatur perjalanan, menampung calon pekerja migran hingga pihak yang mengendalikan pengantaran menuju Malaysia.
Polisi kini masih melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut.
(jim)
Komentar