Republikbersuara.com, Batam – Bengkong Swadebi kembali diterjang banjir. Hujan deras yang mengguyur Batam pada Selasa (22/9/2026) membuat arus air mengganas hingga menyeret sebuah mobil warga dan membuatnya terbalik. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa persoalan banjir di Batam bukan lagi sekadar genangan setelah hujan.
Air mengamuk di badan jalan hingga kawasan permukiman. Kendaraan warga tampak tak berdaya menghadapi derasnya arus. Mobil berada dalam posisi miring hingga sebagian badannya terendam. Di tengah kondisi tersebut, pertanyaan besar kembali mencuat: sebenarnya ke mana arah pengelolaan drainase dan pengendalian banjir di Batam?
Banjir Bengkong Swadebi juga membuka kembali sederet persoalan yang selama ini kerap muncul dalam pembahasan pembangunan kawasan: cut and fill, berkurangnya area resapan, kapasitas drainase, reklamasi, hingga buruknya pengelolaan sampah.
Jika pembangunan mengubah kontur dan elevasi lahan, sementara sistem drainase tidak mampu mengikuti peningkatan limpasan air, maka hujan deras dapat dengan cepat berubah menjadi bencana bagi warga. Karena itu, kondisi di lapangan patut diperiksa secara teknis, termasuk apakah kapasitas saluran telah dihitung berdasarkan debit hujan dan karakteristik kawasan.
Begitu pula dengan keberadaan fasilitas pengendali atau penampungan air. Tanpa sistem yang mampu menahan dan mengatur debit air saat hujan ekstrem, limpasan dapat bergerak liar menuju jalan dan permukiman.
Persoalan reklamasi dan perubahan tata guna lahan juga tidak boleh dilepaskan begitu saja. Jalur pembuangan air dari daratan harus tetap diperhitungkan agar perubahan kawasan tidak justru memperbesar tekanan terhadap sistem drainase yang sudah ada.
Lalu siapa yang harus menjawab?
Amsakar Achmad dan Li Claudia Candra sebagai pejabat Pemko Batam dan BP Batam perlu menjelaskan bagaimana sistem pengendalian banjir dirancang dan diawasi di kawasan tersebut. Bukan hanya ketika banjir sudah terjadi, tetapi sejak proses perencanaan, pembangunan, perubahan kontur lahan, hingga pengawasan saluran pembuangan air.
Sebab ketika air sudah mampu menyeret dan membalikkan kendaraan warga, persoalannya bukan lagi sekadar “hujan deras”. Ada infrastruktur yang harus diuji, ada tata kelola yang perlu dievaluasi, dan ada warga yang harus mendapatkan kepastian perlindungan.
Bengkong Swadebi sudah memberi sinyal keras. Tinggal menunggu: apakah pemerintah akan menjawabnya dengan tindakan, atau kembali membiarkan warga berhadapan sendiri dengan banjir berikutnya?
Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun apakah terdapat korban dalam kejadian tersebut.
(Tim Redaksi)
Komentar