Republikbersuara.com, Batam – Dugaan pelanggaran hak kebebasan kembali menjadi sorotan dalam penanganan perkara Setokok di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau (Kepri).
Dua tersangka, Petrus Canisius alias Baron alias Kanis dan Daniel Bonsano alias Nano, yang telah menjalani masa penahanan sejak 18 September 2026, diduga tidak benar-benar mendapatkan kebebasan meskipun masa penahanan mereka disebut telah berakhir pada 16 November 2026.
Persoalan ini mencuat setelah tim advokasi kedua tersangka menggelar konferensi pers dan membeberkan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan oleh penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri.
Ketua Tim Advokasi, Edward Kamaleng SH MH, bersama anggota tim Cornelis Poli Balawanga SH, Pandi Karjono SH MH, dan Dominikus Jawa SH MH, menyatakan bahwa penyidik telah menerbitkan surat perintah pengeluaran tahanan dengan alasan masa penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.
Namun, menurut tim advokasi, penerbitan surat tersebut tidak diikuti dengan kebebasan nyata bagi kedua tersangka.
Edward mengungkapkan, pada malam berakhirnya masa penahanan, kedua kliennya memang telah dikeluarkan dari ruang tahanan dan tidak lagi diborgol. Namun, mereka disebut masih berada di lingkungan Jatanras Polda Kepri dan tidak diperbolehkan pulang.
“Kami datang menjemput sekitar pukul 00.00 WIB karena secara hukum masa penahanan mereka sudah berakhir. Tetapi faktanya, mereka memang dikeluarkan dari ruang tahanan, tidak lagi diborgol, namun tetap berada di bawah dan tidak diperbolehkan pulang,” ungkap Edward.

Menurutnya, alasan penyidik mempertahankan keberadaan kedua tersangka karena proses pelimpahan tahap II kepada kejaksaan dijadwalkan berlangsung keesokan harinya.
Bagi tim advokasi, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi kebebasan seseorang setelah masa penahanan dinyatakan berakhir.
“Kalau memang tahap II dijadwalkan hari berikutnya, silakan tersangka dibebaskan terlebih dahulu. Setelah itu, penyidik dapat melakukan pemanggilan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai hak kebebasan orang dikorbankan hanya karena alasan jadwal administrasi,” tegasnya.
Surat Pembebasan Terbit, Mengapa Kebebasan Dipersoalkan?
Anggota Tim Advokasi, Cornelis Poli Balawanga SH, mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan penafsiran antara pengacara dan penyidik, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Ia menyebut penyidik telah mencantumkan alasan berakhirnya masa penahanan dalam surat perintah pengeluaran tahanan.
Bahkan, menurut Cornelis, surat tersebut menyatakan bahwa masa penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi sehingga tersangka harus dikeluarkan demi hukum.
Namun, fakta yang dipersoalkan tim advokasi adalah kedua tersangka disebut masih berada dalam penguasaan penyidik setelah surat pengeluaran tahanan diterbitkan.
“Jangankan satu jam, satu menit pun hak hukum seseorang harus dihormati. Kalau masa penahanan sudah berakhir, keluarkan terlebih dahulu. Jika ada kepentingan tahap II, lakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Cornelis juga menegaskan bahwa kedatangan tim advokasi bukan untuk mengajukan penangguhan penahanan ataupun menawarkan diri sebagai penjamin.
Menurutnya, yang mereka tuntut adalah pelaksanaan hak klien berdasarkan berakhirnya masa penahanan.
Empat Jalur Hukum Disiapkan, Polda Kepri Diuji
Merasa hak kebebasan kedua kliennya diduga tidak dihormati, tim advokasi menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum.
Pertama, mengajukan praperadilan untuk menguji tindakan penyidik. Kedua, melaporkan dugaan pelanggaran prosedur kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri.
Ketiga, mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Keempat, menyampaikan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia.
Edward menegaskan, pihaknya tidak akan mencampuradukkan hubungan pribadi dengan persoalan profesional dalam penegakan hukum.
“Kami bisa berteman secara pribadi, tetapi ketika menyangkut persoalan hukum, kami akan berdiri secara profesional. Kami akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia,” tegasnya.
Dugaan Ada Kejanggalan dalam Perkara Setokok
Tak berhenti pada persoalan masa penahanan, tim advokasi juga mempertanyakan sejumlah hal dalam penanganan perkara Setokok.
Cornelis bahkan menyatakan adanya dugaan kejanggalan yang menurutnya perlu diperiksa secara serius. Ia mempertanyakan apakah proses yang dialami kedua kliennya semata-mata merupakan penegakan hukum atau terdapat faktor lain di balik penanganan perkara tersebut.
“Kami melihat ada yang aneh dalam kasus Setokok ini. Kalau memang penegakan hukum, jalankan sesuai aturan. Jangan sampai muncul dugaan adanya pesanan atau kepentingan lain di balik proses hukum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi Ditreskrimum Polda Kepri untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan kronologi tindakan penyidik terhadap kedua tersangka.
Sebab, ketika surat pengeluaran tahanan telah diterbitkan dengan alasan masa penahanan berakhir, publik berhak mengetahui apakah kedua tersangka benar-benar telah dibebaskan atau masih berada dalam penguasaan aparat dengan alasan proses pelimpahan perkara.
Kini, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut nasib dua tersangka dalam perkara Setokok. Lebih jauh, kasus ini menguji konsistensi Polda Kepri dalam menjunjung kepastian hukum, prosedur penahanan, serta prinsip bahwa tidak seorang pun boleh kehilangan kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah.
Republikbersuara.com akan membuka ruang konfirmasi kepada Polda Kepri, khususnya Ditreskrimum dan Subdit 3 Jatanras, guna memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum tindakan penyidik serta status kedua tersangka setelah masa penahanan berakhir.
(jim)









Komentar