Republikbersuara.com, Batam – Tragedi berdarah di Jembatan III Barelang, Pulau Setokok, Kota Batam, pada Senin (14/9/2026), tak hanya menyisakan dua korban tewas dan sedikitnya 10 orang terluka. Di balik bentrokan antara kelompok Lang Laut dan Garuda, muncul rangkaian persoalan konflik lahan serta jejak kepemilikan sejumlah perusahaan yang kini menjadi sorotan.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Barelang. Salah satu nama yang disebut terseret dalam perkara tersebut adalah Suherman, yang dikenal sebagai Panglima Lang Laut.
Dalam bentrokan di Jalan Trans Barelang itu, Martinus Bangge (55) dan Heribertus Goda (43) meninggal dunia. Keduanya dilaporkan tewas setelah terkena tembakan senjata angin. Sedikitnya 10 orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis.
Namun, perkara tersebut tidak berhenti pada bentrokan fisik. Penelusuran terhadap latar belakang konflik membuka persoalan lain berupa lahan seluas 77,8 hektare di Pulau Setokok yang disebut dialokasikan kepada PT MIG Perkasa Industri (MPI).
Nama Yuwanky kartel narkoba yang saat ini masih di tahan Mabes Polri atas keterlibatan sindikat narkotika dan TPPU kemudian muncul dalam penelusuran struktur sejumlah badan usaha yang memiliki hubungan dengan jaringan korporasi yang tengah disorot.
Dikutip dari Batamnow.com. Yuwanky tercatat sebagai pemegang saham PT Bintang Sembilan Sembilan Persada (BSSP) dan PT Usaha Jaya Karya Makmur (UJKM). Di BSSP, Yuwanky tercatat memiliki 227.320 lembar saham dengan nilai nominal sekitar Rp113,66 miliar. Sementara Helli Syahputra tercatat memiliki 56.830 lembar saham dengan nilai nominal sekitar Rp28,415 miliar.
Keduanya juga tercatat sebagai pemegang saham UJKM. Yuwanky memiliki 24.000 lembar saham, sedangkan Helli Saputra anak kedua dari Karto Planet memiliki 6.000 lembar saham.
BSSP diketahui mengelola Pelabuhan Umum Bintang 99 Persada di Sei Jodoh melalui kerja sama dengan BP Batam dengan masa konsesi 40 tahun.
Sementara UJKM merupakan badan usaha yang memenangkan tender pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Kota Batam melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan Pemerintah Kota Batam. Nilai proyek tersebut disebut sekitar Rp85 miliar.
Dua Jalur Korporasi Memanas
Dari penelusuran struktur perusahaan, sedikitnya terdapat dua jalur korporasi yang memiliki hubungan
Pertama adalah jalur Yuwanky. Namanya tercatat dalam struktur BSSP dan UJKM. BSSP memiliki hubungan kerja sama dengan BP Batam dalam pengelolaan Pelabuhan Umum Bintang 99 Persada, sedangkan UJKM memiliki kerja sama dengan Pemko Batam terkait pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Kota Batam.
Kedua adalah jalur Helli. Selain tercatat bersama Yuwanky dalam BSSP dan UJKM, nama Helli juga muncul dalam struktur PT Putera Global Jaya (PGJ) dan selanjutnya dalam struktur perusahaan yang berkaitan dengan PT MIG.
PT MIG kemudian memperoleh alokasi lahan seluas 77,8 hektare dari BP Batam di Pulau Setokok.
Rangkaian tersebut membuat proses alokasi lahan PT MIG menjadi salah satu bagian yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait proses administrasi, waktu pengajuan hingga terbitnya alokasi lahan.
Dalam konteks itu, BP Batam menjadi pihak yang relevan untuk dimintai penjelasan mengenai proses alokasi lahan PT MIG di Setokok, termasuk dasar, tahapan, serta kronologi penerbitannya.
Sementara Pemko Batam menjadi bagian yang relevan dalam konteks kerja sama dengan UJKM, mengingat nama Yuwanky dan Helli tercatat dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebut.
Nama Helli Saputra Muncul di PT Putera Global Jaya
Penelusuran Republikbersuara.com juga menemukan nama Helli Syahputra putra kedua Karto Planet dalam dokumen korporasi PT Putera Global Jaya (PGJ).
PGJ tercatat memiliki modal dasar Rp1 miliar dan modal disetor Rp500 juta. Dalam struktur kepemilikannya, Helli Syahputra tercatat menguasai 250 lembar saham senilai Rp250 juta. Sebanyak 250 lembar saham lainnya tercatat dimiliki Wagiman dengan nilai yang sama.
Informasi lain yang ditemukan menyebut Helli Syahputra sebagai anak kedua Karto Planet. Namun, hubungan keluarga tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan akurasinya.
Rangkaian nama dan kepemilikan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan para pemegang saham atau perusahaan dalam bentrokan berdarah di Setokok.
Yang menjadi perhatian adalah adanya irisan struktur kepemilikan sejumlah badan usaha dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah, serta munculnya PT MIG dalam persoalan alokasi lahan 77,8 hektare di wilayah yang kemudian menjadi lokasi konflik.
Karena itu, selain mengusut para pelaku bentrokan, transparansi mengenai asal-usul konflik lahan, proses alokasi lahan, serta hubungan antarbadan usaha menjadi bagian penting untuk menjelaskan secara utuh rangkaian peristiwa yang berujung pada jatuhnya dua korban jiwa di Jembatan III Barelang.
(Tim Redaksi)
Komentar